Deadline – Konflik Sunni dan Syiah kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai wilayah dunia Islam. Banyak pengamat menilai konflik sektarian ini tidak hanya lahir dari perbedaan teologis, tetapi juga dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk melemahkan persatuan umat Islam.
Dari Palestina, Irak, Suriah, Yaman, Lebanon, Afghanistan, Sudan, Libya hingga Somalia, pola konflik yang muncul terlihat serupa. Perang, intervensi asing, dan pertikaian sektarian terjadi berulang. Situasi ini membuat banyak negara Muslim kehilangan stabilitas politik, kedaulatan nasional, bahkan kontrol atas sumber daya strategis mereka.
Dalam situasi tersebut, sebagian analis menilai konflik antara Sunni dan Syiah sering kali dijadikan alat untuk memecah belah dunia Islam. Ketika umat terjebak dalam pertikaian internal, perhatian terhadap isu besar seperti penjajahan wilayah Palestina atau konflik regional lainnya menjadi terpecah.
Perbedaan Mazhab yang Berubah Jadi Konflik
Perbedaan antara Sunni dan Syiah sebenarnya sudah ada sejak awal sejarah Islam. Perbedaan itu terutama terkait persoalan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad serta perkembangan pemikiran teologi dan fiqih di masing-masing mazhab.
Namun dalam praktik sejarah, perbedaan tersebut tidak selalu berujung pada konflik terbuka. Dalam banyak periode peradaban Islam, berbagai mazhab hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pemerintahan.
Masalah muncul ketika perbedaan teologis tersebut dipolitisasi. Konflik politik yang melibatkan kekuatan regional maupun global sering kali menggunakan sentimen mazhab sebagai alat mobilisasi massa.
Akibatnya, konflik yang semula bersifat politik berubah menjadi pertikaian sektarian yang lebih sulit diselesaikan.
Pendekatan “Pendekatan Mazhab” Dinilai Kurang Efektif
Selama beberapa dekade terakhir, berbagai upaya rekonsiliasi antara Sunni dan Syiah telah dilakukan. Salah satunya melalui konsep taqrib al-mazahib atau pendekatan antar mazhab.
Namun sejumlah pengamat menilai pendekatan ini sering mengalami kegagalan karena dianggap berupaya menghapus perbedaan akidah. Padahal bagi sebagian kalangan, perbedaan tersebut merupakan bagian dari identitas teologis yang tidak dapat disatukan.
Karena itu, sebagian pemikir Muslim mengusulkan pendekatan lain yang dianggap lebih realistis, yaitu ta’ayush atau hidup berdampingan.
Konsep ini tidak menuntut penyatuan mazhab, tetapi menekankan pengelolaan perbedaan agar tidak berubah menjadi konflik kekerasan.
Sejarah Membuktikan Perbedaan Bisa Dikelola
Sejarah Islam menunjukkan bahwa perbedaan mazhab tidak selalu berujung pada konflik.
Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, berbagai mazhab berkembang dalam satu pusat peradaban. Ulama dari beragam aliran sering berdiskusi dalam majelis ilmu dan lembaga pendidikan tanpa harus terlibat pertikaian fisik.
Hal serupa juga terlihat di Andalusia, wilayah Islam di Semenanjung Iberia pada abad pertengahan. Di sana umat Islam bahkan mampu hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi dan Nasrani.
Pada era modern, dialog antar mazhab juga pernah dilakukan melalui konferensi ulama di Kairo pada pertengahan abad ke-20. Pertemuan itu mempertemukan ulama dari lembaga seperti Al-Azhar dan Najaf untuk membahas hubungan antar mazhab secara terbuka.
Tujuannya bukan menyatukan akidah, tetapi menciptakan ruang dialog dan saling pengertian.
Konflik Sektarian dan Kepentingan Geopolitik
Banyak analis geopolitik menilai konflik sektarian di Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari kepentingan global.
Invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 misalnya, sering disebut sebagai titik balik meningkatnya ketegangan Sunni dan Syiah di kawasan tersebut. Setelah invasi itu, konflik sektarian di Irak meningkat tajam dan memicu perang saudara berkepanjangan.
Situasi serupa juga terjadi di Suriah, Yaman, dan Lebanon, di mana konflik politik sering berkembang menjadi pertikaian berbasis mazhab.
Dalam kondisi seperti itu, kawasan Timur Tengah menjadi arena persaingan kekuatan regional dan internasional.
Hidup Berdampingan Jadi Jalan Tengah
Sejumlah pemikir Muslim menilai bahwa jalan paling realistis untuk meredam konflik adalah membangun koeksistensi atau kehidupan berdampingan antara Sunni dan Syiah.
Konsep ini bertumpu pada tiga prinsip utama.
Pertama, pengakuan dan saling menghormati terhadap perbedaan mazhab. Setiap kelompok mempertahankan keyakinannya tanpa memaksakan kepada pihak lain.
Kedua, kewarganegaraan bersama di negara-negara yang memiliki populasi mazhab beragam. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi sektarian.
Ketiga, fokus pada tantangan bersama yang dihadapi dunia Islam, termasuk konflik regional, stabilitas politik, dan isu kemanusiaan.
Persatuan Dinilai Kunci Stabilitas Kawasan
Para analis menilai stabilitas dunia Islam sangat bergantung pada kemampuan mengelola perbedaan internal. Konflik berkepanjangan antara kelompok Muslim hanya akan memperpanjang krisis politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan.
Sebaliknya, jika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan kerja sama, dunia Islam berpotensi membangun stabilitas regional yang lebih kuat.
Banyak pengamat menilai bahwa masa depan kawasan Timur Tengah dan dunia Islam sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin, ulama, dan masyarakat untuk menahan diri dari konflik sektarian.
Tanpa upaya tersebut, konflik yang terus berulang berpotensi memperpanjang krisis kemanusiaan dan geopolitik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
