Deadline – Kemiskinan kembali menjadi sorotan dalam perdebatan publik di tengah masifnya kampanye slogan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Di balik optimisme pembangunan tersebut, muncul kritik tajam yang menilai bahwa kondisi kemiskinan, pendidikan rendah, hingga ketergantungan bantuan sosial justru berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan.
Kritik ini menilai bahwa narasi kemajuan sering kali menutupi realitas sosial yang lebih kompleks. Masyarakat kelas bawah dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam situasi ini, kelompok miskin dianggap menjadi pihak yang paling rentan terhadap praktik politik transaksional.
Kemiskinan dan Ketergantungan Politik
Kemiskinan di Indonesia tidak lagi sekadar dipandang sebagai persoalan ekonomi biasa. Dalam sejumlah kajian politik, kemiskinan sering dikaitkan dengan pola ketergantungan struktural yang membuat masyarakat kelas bawah bergantung pada bantuan negara.
Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam RAPBN 2026 sebesar Rp508,2 triliun, meningkat sekitar 8,6 persen dibandingkan tahun 2025. Anggaran ini mencakup berbagai program bantuan sosial yang ditujukan untuk melindungi masyarakat rentan.
Namun di sisi lain, beberapa pengamat menilai peningkatan anggaran tersebut juga dapat beririsan dengan dinamika politik elektoral. Dalam teori politik yang dikenal sebagai clientelism, bantuan material kepada masyarakat dapat menciptakan hubungan patron–klien antara pemerintah dan penerima bantuan.
Dalam pola ini, negara dipandang sebagai pemberi bantuan, sementara masyarakat menjadi pihak penerima yang bergantung pada kebijakan tersebut. Ketergantungan ini berpotensi memengaruhi preferensi politik sebagian pemilih, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pendidikan Rendah dan Tantangan Literasi
Pendidikan juga menjadi sorotan penting dalam kritik terhadap sistem sosial-politik. Rendahnya tingkat literasi di kalangan pelajar masih menjadi persoalan yang terus dibahas dalam berbagai laporan pendidikan.
Sebagian pengamat menilai sistem pendidikan belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Banyak tenaga pendidik yang masih terbebani oleh tuntutan administrasi, sementara pembelajaran literasi dan analisis kritis belum berjalan optimal.
Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan kesenjangan kemampuan berpikir antara kelompok masyarakat. Jika kemampuan membaca dan memahami informasi masih terbatas, masyarakat akan lebih sulit menilai kebijakan publik atau memahami isu politik secara mendalam.
Akibatnya, pendidikan yang seharusnya menjadi jalur mobilitas sosial justru belum sepenuhnya mampu mengangkat masyarakat kelas bawah keluar dari ketertinggalan.
Premanisme dan Tekanan Ekonomi
Isu lain yang ikut disorot adalah maraknya praktik premanisme yang melibatkan oknum organisasi masyarakat (ormas). Dalam sejumlah kasus, oknum tertentu dituding melakukan pemalakan, pungutan liar, atau tekanan terhadap pelaku usaha.
Contoh kasus pernah terjadi di kawasan industri Karawang, di mana perusahaan menerima berbagai surat permintaan audiensi hingga ancaman aksi demonstrasi. Situasi seperti ini disebut menimbulkan biaya tambahan yang tidak resmi bagi dunia usaha.
Dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi iklim investasi dan distribusi ekonomi di daerah tersebut.
Beberapa pengamat menyebut fenomena ini sebagai bentuk represi horizontal, yakni konflik yang terjadi di antara masyarakat sendiri, sehingga perhatian publik tidak lagi tertuju pada persoalan struktural yang lebih besar.
Kritik terhadap Relasi Politik dan Media
Selain itu, hubungan antara kekuasaan politik dan media juga ikut menjadi perbincangan. Beberapa waktu lalu, pertemuan antara pejabat negara dan pemilik media massa dalam acara makan malam di istana memunculkan spekulasi tentang kedekatan antara pemerintah dan industri media.
Sebagian kalangan menilai kedekatan tersebut dapat memengaruhi arah pemberitaan dan cara isu sosial disampaikan kepada publik. Meski demikian, banyak pihak juga menegaskan bahwa independensi media tetap menjadi pilar penting dalam demokrasi.
Jalan Keluar: Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi
Di tengah berbagai kritik tersebut, sejumlah solusi juga mulai didorong oleh para akademisi dan aktivis sosial.
Pertama, reformasi pendidikan dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Kurikulum pendidikan diharapkan lebih fokus pada literasi, analisis kebijakan, dan pemahaman sosial.
Kedua, kebijakan bantuan sosial dinilai perlu diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, dukungan usaha kecil, dan penguatan koperasi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, bantuan sosial tidak hanya menjadi alat perlindungan jangka pendek, tetapi juga menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi.
Antara Optimisme dan Kritik
Perdebatan mengenai kemiskinan, bantuan sosial, dan kekuasaan politik menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia masih menghadapi tantangan besar.
Di satu sisi, pemerintah terus mendorong berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, kritik dari kalangan akademisi dan aktivis mengingatkan bahwa pembangunan harus memastikan masyarakat tidak terjebak dalam ketergantungan struktural.
Jika cita-cita Indonesia Emas 2045 ingin benar-benar terwujud, banyak pihak menilai bahwa kunci utamanya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, kritis, dan memiliki akses pendidikan yang berkualitas. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berisiko tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sumber dari beberapa media dan artikel Annajm Islamay Wisyesa
