Deadline – Program MBG tetap dipertahankan oleh pemerintah meskipun tekanan ekonomi global meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Di saat ancaman pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mulai membayangi, pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tidak akan dipotong.
Kebijakan ini menimbulkan perdebatan luas. Di satu sisi pemerintah menilai program MBG sebagai investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia. Namun di sisi lain, kalangan guru, aktivis pendidikan, hingga organisasi masyarakat sipil menilai program ini justru berpotensi menggerus anggaran pendidikan dan memicu persoalan tata kelola.
Program MBG Tetap Dipertahankan Meski Tekanan Ekonomi Meningkat
MBG tetap dipertahankan meskipun kondisi ekonomi global sedang bergejolak. Konflik bersenjata antara Iran dan blok Israel–Amerika Serikat memicu lonjakan harga minyak dunia serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak akan mengubah program unggulan presiden, termasuk MBG dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut Airlangga, program tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang yang tidak boleh terganggu oleh gejolak global yang sifatnya sementara.
Ia menyebut pemerintah akan mencari jalan lain untuk menjaga stabilitas fiskal, termasuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.
Efisiensi yang dimaksud antara lain pemotongan belanja perjalanan dinas, belanja jasa, hingga belanja aparatur. Pemerintah juga masih memantau perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar keuangan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Ancaman Defisit APBN 2026 Menguat
Di balik komitmen mempertahankan MBG, pemerintah sebenarnya menghadapi tekanan berat dalam menjaga defisit APBN.
Dalam beberapa skenario yang dipaparkan pemerintah, lonjakan harga minyak dunia dan melemahnya rupiah dapat membuat defisit anggaran melewati batas aman.
Jika harga minyak mentah Indonesia mencapai sekitar US$86 per barel dengan kurs Rp17.000 per dolar AS, defisit diperkirakan mencapai 3,18 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pada skenario moderat, harga minyak sekitar US$97 per barel dan kurs Rp17.300 per dolar AS dapat mendorong defisit menjadi sekitar 3,53 persen.
Sementara pada skenario terburuk, harga minyak dapat menembus US$115 per barel dengan kurs Rp17.500 per dolar AS. Dalam kondisi itu, defisit berpotensi melonjak hingga sekitar 4,05 persen dari PDB.
Batas maksimal defisit 3 persen sendiri merupakan ketentuan fiskal yang selama ini dijaga pemerintah. Jika tekanan ekonomi terus meningkat, pemerintah membuka kemungkinan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperlebar defisit, seperti yang pernah dilakukan saat pandemi Covid-19.
Namun Airlangga menegaskan opsi tersebut masih merupakan skenario terburuk dan belum diputuskan.
Program MBG Digugat karena Menggerus Anggaran Pendidikan
MBG juga menuai kritik keras dari sektor pendidikan. Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi.
Gugatan ini menyoroti keputusan pemerintah memasukkan program MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan.
Dalam APBN 2026, pemerintah mencatat anggaran pendidikan lebih dari Rp769 triliun atau sekitar 20 persen dari total APBN. Namun sebagian besar dana tersebut disebut dialihkan untuk membiayai program MBG.
Sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 dan dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan.
Akibatnya, anggaran yang benar-benar digunakan untuk kegiatan pendidikan diperkirakan hanya tersisa sekitar 14,2 persen dari APBN.
Koalisi menilai kebijakan ini berpotensi melanggar Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan negara mengalokasikan minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan.
Guru Mengeluh: Gaji Turun, Beban Kerja Bertambah
Dampak kebijakan anggaran juga dirasakan langsung oleh para guru.
Reza Sudrajat, seorang guru honorer, mengaku banyak tenaga pendidik mengalami penurunan penghasilan setelah skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diterapkan.
Ia menyebut ada guru yang sebelumnya menerima sekitar Rp2 juta per bulan kini hanya memperoleh sekitar Rp1 juta. Bahkan ada yang hanya menerima Rp100 ribu hingga Rp400 ribu per bulan.
Menurut Reza, kondisi tersebut membuat profesi guru semakin tidak diminati.
Selain persoalan gaji, para guru juga mengaku harus ikut mengawasi pelaksanaan program MBG di sekolah. Tugas tambahan ini dinilai tidak sesuai dengan fungsi utama guru yang seharusnya fokus pada kegiatan pendidikan.
Risiko Transparansi dan Dugaan Kepentingan Politik
Kritik juga datang dari kalangan pegiat antikorupsi.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Eva Nurcahyani, menyoroti potensi masalah transparansi dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menyebut terdapat indikasi keterlibatan pihak yang memiliki afiliasi politik dalam pengelolaan dapur MBG di sejumlah daerah.
Selain itu, karena MBG masuk kategori program strategis nasional, proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung.
Mekanisme tersebut dikhawatirkan membuka celah penyimpangan karena tidak melalui proses tender yang transparan.
Kritik dari Tokoh Masyarakat Sipil
Kritik keras juga disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah, Busyro Muqoddas.
Busyro menilai program MBG dijalankan secara tertutup dan minim partisipasi publik.
Ia juga mengingatkan bahwa program dengan anggaran sangat besar harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak disalahgunakan.
Menurutnya, jalur hukum melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan anggaran tetap sesuai dengan konstitusi.
Pemerintah Janjikan Transparansi Program MBG
Di tengah kritik tersebut, pemerintah menyatakan akan meningkatkan transparansi program.
Badan Gizi Nasional mewajibkan setiap dapur MBG mengunggah menu makanan yang disajikan melalui media sosial.
Informasi yang ditampilkan tidak hanya menu, tetapi juga kandungan gizi serta harga makanan pada setiap kemasan.
Pemerintah berharap keterbukaan informasi ini dapat mendorong pengawasan publik terhadap kualitas makanan dan penggunaan anggaran.
Masa Depan MBG di Tengah Ketidakpastian
MBG kini berada di persimpangan penting. Pemerintah tetap melihatnya sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan generasi muda.
Namun tekanan ekonomi global, ancaman defisit APBN, serta kritik dari sektor pendidikan membuat masa depan program ini terus menjadi perdebatan nasional.
Di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti dan meningkatnya konflik geopolitik dunia, publik kini menunggu apakah program ambisius ini mampu benar-benar memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia—atau justru menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola anggaran negara.
