Deadline – Suara rakyat yang seharusnya menjadi dasar demokrasi kini justru sering kalah oleh kepentingan elite. Dalam praktiknya, aspirasi publik tidak lagi menjadi pusat kebijakan. Yang lebih dominan adalah kepentingan politik dan kekuatan modal.
Demokrasi Indonesia saat ini banyak berhenti di bilik suara. Rakyat datang ke TPS setiap lima tahun, lalu kehilangan ruang setelahnya. Konsep demokrasi prosedural seperti yang dijelaskan Joseph Schumpeter hanya menekankan pemilu sebagai kompetisi kekuasaan. Namun, tanpa partisipasi nyata, demokrasi menjadi dangkal.
Berbeda dengan itu, Robert Dahl menegaskan demokrasi harus memiliki dua hal. Partisipasi luas dan kontestasi nyata. Artinya, rakyat harus terus terlibat dan punya ruang menyampaikan pendapat. Kondisi ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia.
Kritik Dibungkam, Ruang Publik Menyempit
Kritik publik sering mendapat respons keras. Suara mahasiswa dan gerakan masyarakat kerap dianggap ancaman. Aksi protes beberapa kali berujung bentrokan.
Sejarah mencatat kasus serius. Pembunuhan Munir Said Thalib pada 2004 belum tuntas. Aksi Reformasi Dikorupsi 2019 dibalas dengan gas air mata dan peluru karet. Bahkan, aksi terbaru menyebabkan korban jiwa.
Fakta ini menunjukkan risiko menyampaikan kritik masih tinggi. Padahal, kebebasan berpendapat adalah inti demokrasi.
Partai Politik Jadi Mesin Kekuasaan
Partai politik yang seharusnya mewakili rakyat kini sering berfungsi sebagai alat kekuasaan. Banyak kebijakan tidak lahir dari kebutuhan publik, tetapi dari kepentingan kelompok tertentu.
Undang-undang kerap menuai kontroversi. Proses pembahasan tidak transparan. Publik hanya menjadi penonton.
Lembaga legislatif seperti DPR juga mendapat sorotan. Beberapa anggota terlibat kasus korupsi. Di sisi lain, muncul perilaku yang dinilai tidak mencerminkan fungsi wakil rakyat.
Demokrasi Digerus Oligarki
Oligarki menjadi faktor kuat dalam arah kebijakan. Kekuasaan ekonomi memengaruhi keputusan politik. Dampaknya, hukum sering terasa tidak adil.
Kondisi ini diperparah oleh beberapa faktor:
- Kesenjangan ekonomi tinggi
- Literasi politik rendah
- Budaya feodal masih kuat
- Penegakan hukum tidak konsisten
Akibatnya, demokrasi tidak berjalan seimbang. Rakyat sulit mengakses kekuasaan yang seharusnya mereka miliki.
Status Demokrasi Turun
Laporan Freedom House tahun 2024 menurunkan status Indonesia menjadi “Partly Free”. Penilaian ini menunjukkan penurunan kualitas kebebasan sipil dan hak politik.
Fenomena ini juga terjadi di negara lain. Filipina menghadapi dominasi dinasti politik. Myanmar mengalami kudeta militer. Mesir kembali ke pola otoritarian setelah Arab Spring.
Indonesia kini berada dalam tren yang sama. Demokrasi tetap berjalan, tetapi kualitasnya menurun.
Politik Uang Rusak Pemilu
Politik uang menjadi ancaman serius. Praktik ini membuat pemilu tidak adil. Kandidat dengan modal besar memiliki peluang lebih besar untuk menang.
Dampaknya jelas:
- Pemimpin terpilih cenderung mengembalikan biaya politik
- Kebijakan tidak berpihak pada rakyat
- Risiko korupsi meningkat
Pemilu kehilangan makna sebagai sarana memilih pemimpin terbaik.
Rakyat Hanya Jadi Penonton
Partisipasi rakyat sering bersifat simbolik. Banyak keputusan penting dibuat tanpa melibatkan publik. Rakyat hanya dilibatkan saat pemilu.
Menurut pernyataan Rinto Setiyawan, negara seharusnya melindungi dan melayani rakyat. Namun, realitas menunjukkan rakyat belum menjadi pusat kebijakan.
Kondisi ini menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Harapan Kembali ke Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan rakyat perlu dipulihkan. Negara harus membuka ruang partisipasi lebih luas. Lembaga seperti MPR perlu berfungsi sebagai representasi nyata rakyat.
Masyarakat juga memiliki peran penting:
- Menolak politik uang
- Mengawasi proses pemilu
- Berani menyuarakan pendapat
Demokrasi hanya akan kuat jika rakyat aktif.
Indonesia Emas Butuh Demokrasi Sehat
Target Indonesia maju tidak bisa tercapai tanpa demokrasi yang sehat. Pembangunan harus berjalan seiring dengan keadilan dan partisipasi.
Jika tidak, ketimpangan akan terus melebar. Demokrasi akan menjadi formalitas tanpa makna.
