Deadline – Kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini jadi perhatian utama pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pelaksanaan program ini tidak boleh asal jalan. Setiap dapur wajib memenuhi standar, atau siap dihentikan sementara.
peringatan keras ini disampaikan saat momentum Idul Fitri 2026. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan adanya pesan khusus dari Presiden agar kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera ditingkatkan.
“Pesan Presiden jelas, kualitas harus diperbaiki, layanan harus optimal,” kata Dadan.
Dapur tak memenuhi standar akan ditutup sementara. Presiden menginstruksikan agar SPPG yang belum layak tidak dioperasikan dulu sampai dilakukan perbaikan menyeluruh. Langkah ini diambil demi menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat.
Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti. Pemerintah memperketat pengawasan melalui pembentukan satuan khusus yang fokus pada proses sertifikasi dapur.
Sertifikasi jadi syarat mutlak. Ada tiga sertifikat utama yang kini menjadi fokus:
- Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)
- Sertifikat Halal
- HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
Ketiga standar ini menjadi dasar untuk memastikan makanan yang disajikan aman, bersih, dan layak konsumsi.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dapur SPPG. Mulai dari chef, penjamah makanan, hingga analis lingkungan akan disertifikasi secara bertahap.
Sistem klasifikasi dapur mulai disiapkan. BGN akan membentuk tim internal untuk menilai dan mengelompokkan kualitas SPPG. Sistem ini menjadi langkah awal menuju akreditasi nasional bahkan standar internasional.
SPPG Cimahi Disanksi Usai Viral
Tindakan tegas langsung diterapkan di lapangan. BGN menghentikan sementara operasional SPPG di Cimahi milik Hendrik Irawan setelah videonya viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Hendrik terlihat berjoget tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) di dapur. Ia juga memamerkan keuntungan program hingga Rp 6 juta per hari, yang memicu polemik publik.
Dadan menegaskan, penghentian dilakukan sampai ada perbaikan fasilitas. Hendrik juga telah ditegur dan diminta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Permintaan maaf itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada 24 Maret 2026. Ia bahkan meminta maaf langsung kepada Presiden Prabowo Subianto atas kegaduhan yang terjadi.
Hendrik menjelaskan bahwa angka Rp 6 juta merupakan bagian dari skema operasional resmi yang diatur BGN. Ia juga mengklaim dapur SPPG miliknya dibangun dari dana pribadi.
Menurutnya, pembangunan dapur seluas hampir 1.000 meter persegi menghabiskan biaya sekitar Rp 3,5 miliar. Ia juga menegaskan hingga kini belum mencapai titik balik modal.
Pemerintah kejar standar internasional
Langkah tegas pemerintah ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga kualitas yang tinggi.
Dengan pengawasan ketat, sertifikasi berlapis, dan sistem penilaian terstruktur, pemerintah ingin memastikan setiap makanan yang dibagikan benar-benar aman, sehat, dan layak.
Program MBG kini memasuki fase baru: bukan sekadar program sosial, tetapi sistem pangan nasional yang dituntut memenuhi standar terbaik.
