Deadline – SPPG di Sumatera menjadi sorotan setelah sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai provinsi di Pulau Sumatera resmi ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan karena ratusan dapur tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat wajib operasional layanan pangan.
Kebijakan penutupan SPPG di Sumatera ini mulai berlaku pada 9 Maret 2026 dan tidak memiliki batas waktu tertentu. Artinya, dapur layanan gizi tersebut baru bisa kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh persyaratan kesehatan yang ditetapkan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menjelaskan bahwa setiap SPPG yang telah beroperasi lebih dari 30 hari wajib mendaftarkan dan memverifikasi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) melalui dinas kesehatan setempat.
Menurut Harjito, kebijakan ini bukan sekadar penutupan, tetapi merupakan langkah korektif untuk memastikan dapur penyedia makanan benar-benar memenuhi standar kesehatan.
“Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujar Harjito dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).
Sumatera Utara Paling Banyak
Data yang dihimpun menunjukkan jumlah SPPG belum memiliki SLHS tersebar di sejumlah provinsi di Sumatera dengan angka yang cukup besar.
Provinsi dengan jumlah dapur terbanyak yang belum mendaftarkan sertifikat adalah Sumatera Utara, mencapai 252 dapur.
Berikut rincian jumlah SPPG yang belum memiliki SLHS:
- Sumatera Utara: 252 dapur
- Lampung: 77 dapur
- Aceh: 76 dapur
- Sumatera Barat: 69 dapur
- Riau: 9 dapur
- Kepulauan Riau: 5 dapur
- Bengkulu: 4 dapur
Sementara itu, tiga provinsi lain yakni Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat tidak memiliki dapur yang bermasalah terkait pendaftaran sertifikat tersebut.
Hasil Pemantauan Lapangan
Harjito menjelaskan bahwa angka 492 SPPG yang disuspend berasal dari akumulasi laporan para Koordinator Regional Wilayah Sumatera. Para koordinator tersebut melakukan pemantauan langsung terhadap operasional dapur program MBG di masing-masing provinsi.
Hasil pemantauan tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara dapur yang belum memenuhi standar sanitasi.
Berkaitan dengan Program MBG
Penutupan sementara ratusan dapur ini berkaitan langsung dengan program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Karena menyangkut kesehatan publik, pemerintah menegaskan bahwa standar keamanan pangan tidak bisa ditawar.
Harjito mengimbau seluruh pengelola SPPG yang terdampak agar segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi SLHS.
Setelah proses administrasi dan pemeriksaan sanitasi selesai, operasional dapur dapat kembali dibuka dan layanan pemenuhan gizi masyarakat bisa berjalan normal kembali.
“Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan masyarakat,” kata Harjito.
Fokus pada Keamanan Pangan
Langkah suspend terhadap 492 SPPG di Sumatera menunjukkan pemerintah ingin memastikan bahwa program pemenuhan gizi berjalan dengan standar kebersihan yang ketat.
Dengan adanya verifikasi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi, pemerintah berharap setiap dapur yang menyediakan makanan bagi masyarakat, terutama anak sekolah, benar-benar aman, higienis, dan memenuhi standar kesehatan.
