Makkah —voice of Jakarta | Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pemerintah terus mematangkan persiapan menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Fokus utama diarahkan pada penguatan mitigasi lapangan guna memastikan jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan nyaman.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia itu mengatakan, berbagai langkah antisipasi telah disiapkan dua hari menjelang pelaksanaan Armuzna. Pernyataan tersebut disampaikan Dahnil di Makkah, Jumat (22/5/2026).
“Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul,” ujar Dahnil.
Menurutnya, salah satu perhatian terbesar pemerintah saat ini adalah penataan tenda jemaah agar distribusi penempatan berjalan lebih tertib dan terukur. Petugas haji disebut telah diterjunkan untuk memastikan pembagian tenda sesuai kloter, daerah asal, hingga berbasis nama jemaah atau by name.
“Kami sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan. Sekarang tim sedang memasang dan memastikan, misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name,” katanya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh pengaturan dan mobilitas jemaah selama fase Armuzna harus berada di bawah koordinasi resmi Kementerian Haji dan Umrah. Dahnil mengingatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) agar mematuhi seluruh ketentuan demi menjaga keselamatan jemaah.
“Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan KBIHU harus tertib, karena pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji adalah Kementerian Haji dan Umrah. Maka semua aturan harus ikut komando Kementerian Haji dan Umrah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar aturan dan berpotensi merugikan jemaah haji Indonesia.
“Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dahnil menyebut penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kualitas pelayanan kepada para tamu Allah. Ia menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pijakan utama pemerintah dalam memastikan pelayanan haji benar-benar berorientasi pada kebutuhan jemaah.
“Pesan utama Presiden adalah kalian melayani mimpi besar umat muslim. Setiap muslim mimpinya naik haji. Jadi kami melayani mimpi-mimpi mereka agar menjadi lebih sempurna,” pungkasnya.
