Deadline – PRABOWO PENAKUT menjadi seruan yang menggema dalam aksi demonstrasi bertajuk Weekend Melawan di depan Kompleks DPR/MPR/DPD, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026). Massa aksi secara terbuka mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak menunjukkan respons tegas terhadap serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran.
Seruan tersebut disampaikan berulang kali oleh peserta aksi saat orator menyampaikan tuntutan politik di hadapan massa. Demonstrasi ini diprakarsai oleh koalisi masyarakat sipil yang menilai sikap pemerintah Indonesia terlalu pasif terhadap konflik internasional yang dinilai melanggar hukum global.
Orator aksi, Al Araf, menjelaskan bahwa kritik keras terhadap presiden muncul karena pemerintah dianggap tidak menunjukkan sikap ketika terjadi dugaan pelanggaran hukum internasional. Menurutnya, kepala negara seharusnya berada di garis depan dalam menyuarakan penolakan terhadap tindakan yang dianggap sebagai bentuk imperialisme.
“Ketika terjadi pelanggaran hukum internasional dan konstitusi, orang pertama yang harus bersikap adalah presiden. Sayangnya itu tidak dilakukan,” kata Al Araf usai menyampaikan orasi di lokasi aksi.
Kritik terhadap Sikap Diam Pemerintah
Dalam orasinya, Al Araf menilai serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran merupakan bentuk penjajahan modern yang seharusnya dikutuk oleh negara-negara yang menjunjung hukum internasional.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi moral untuk menolak segala bentuk imperialisme, terutama karena prinsip tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia.
Namun, menurut Al Araf, Presiden Prabowo belum mengeluarkan pernyataan keras terkait peristiwa tersebut. Sikap ini dianggap berbeda dengan sejumlah tokoh nasional yang lebih dulu menyampaikan kecaman.
Beberapa tokoh yang disebut telah mengkritik serangan tersebut antara lain Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, yang secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap aksi militer tersebut.
Dikaitkan dengan Forum Board of Peace
Dalam orasinya, Al Araf juga mengaitkan sikap pemerintah dengan status Indonesia sebagai anggota forum perdamaian internasional bernama Board of Peace (BoP).
Ia menduga keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi memengaruhi sikap politik luar negeri pemerintah. Hal ini karena forum tersebut diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump.
“Ini yang membuat Prabowo terkunci oleh Trump,” kata Al Araf dalam pernyataannya.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya independen ketika menghadapi konflik global yang melibatkan negara besar.
Desakan Keluar dari Board of Peace
Koalisi masyarakat sipil dalam aksi Weekend Melawan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan keluar dari keanggotaan BoP. Mereka menilai forum tersebut tidak efektif dalam menciptakan perdamaian dunia.
Al Araf menegaskan bahwa keluar dari forum itu tidak akan melemahkan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Ia menyebut Indonesia masih memiliki banyak saluran diplomasi lain yang lebih kuat.
Beberapa di antaranya adalah Organisasi Kerja Sama Islam serta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinilai lebih memiliki legitimasi global dalam menyelesaikan konflik internasional.
“Jika ada yang mengatakan Indonesia akan menjadi penonton setelah keluar dari BoP, itu keliru,” tegas Al Araf, yang juga dikenal sebagai akademisi di bidang studi pertahanan dan keamanan.
Desakan Serupa dari MUI dan Akademisi
Seruan agar Indonesia keluar dari BoP sebelumnya juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam surat tausiyah bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, lembaga tersebut mendesak pemerintah mengevaluasi keanggotaan Indonesia di forum tersebut.
MUI menilai BoP tidak menunjukkan efektivitas dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Penilaian ini diperkuat oleh fakta bahwa Amerika Serikat dan Israel tetap melakukan operasi militer di kawasan Timur Tengah.
Selain MUI, desakan serupa juga disampaikan oleh sejumlah perguruan tinggi, akademisi, serta kelompok mahasiswa yang menilai Indonesia harus lebih tegas dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Tekanan Publik terhadap Kebijakan Luar Negeri
Aksi demonstrasi di depan DPR tersebut menunjukkan meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah terkait sikap Indonesia dalam konflik internasional. Banyak kelompok masyarakat sipil menilai Indonesia perlu kembali menegaskan komitmennya terhadap prinsip anti-penjajahan.
Isu ini diperkirakan akan terus menjadi perdebatan dalam diskursus politik nasional, terutama mengenai arah kebijakan luar negeri di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Sejauh ini, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terbaru terkait tuntutan demonstran maupun wacana keluarnya Indonesia dari forum Board of Peace.
