Deadline – Prabowo Subianto menjadi sorotan setelah menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik besar yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tawaran mediasi ini memicu perdebatan luas di Indonesia dan memunculkan pertanyaan tentang arah kebijakan luar negeri pemerintah.
Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang terjadi akhir pekan lalu memicu ketegangan global. Di tengah situasi itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan seruan agar semua pihak menahan diri dan mengutamakan dialog serta diplomasi.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah menyebut Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perjalanan ke Teheran jika kedua pihak setuju untuk dimediasi oleh Indonesia. Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya meredakan konflik yang semakin memburuk di kawasan Timur Tengah.
Namun tawaran tersebut langsung menuai kritik dari sejumlah pengamat dan tokoh diplomasi Indonesia.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyatakan kebingungannya mengapa gagasan itu diumumkan ke publik tanpa melalui kajian yang matang terlebih dahulu. Ia menilai usulan tersebut tidak realistis mengingat situasi konflik yang sudah sangat tegang.
Pengamat politik dan keamanan Ian Wilson dari Murdoch University Australia juga menilai tawaran tersebut kurang tepat waktu. Menurutnya, kondisi hubungan antara Iran dan Amerika Serikat saat ini sudah sangat buruk sehingga peluang negosiasi hampir tidak ada.
Wilson menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Indonesia semakin dekat dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga kebijakan Israel di kawasan Timur Tengah.
Kritik terhadap kebijakan luar negeri Prabowo sebenarnya sudah muncul dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu pemicunya adalah keputusan pemerintah Indonesia yang menawarkan pengiriman 8.000 pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional di bawah organisasi bernama Board of Peace (BOP) yang digagas oleh Donald Trump.
Keputusan itu menjadi kontroversial karena organisasi tersebut juga melibatkan Israel. Padahal Indonesia selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan dikenal sebagai salah satu negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Sejumlah pengamat menilai keterlibatan Indonesia dalam BOP dapat merusak reputasi diplomasi Indonesia yang selama ini dikenal independen dan berpihak pada negara berkembang.
Peneliti hubungan internasional Sarbini Abdul Murad, Direktur organisasi kemanusiaan Indonesia for Peace and Humanity, bahkan menyebut Indonesia sedang berada di persimpangan penting dalam kebijakan luar negeri.
Ia menilai pernyataan pemerintah terkait serangan terhadap Iran terlalu sederhana dan tidak menyinggung secara tegas kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel.
Sebagai perbandingan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara terbuka mengecam pembunuhan tersebut. Sementara itu, pemerintah Indonesia baru menyampaikan belasungkawa melalui Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Presiden Iran Masoud Pezehkian.
Di sisi lain, sikap masyarakat Indonesia terhadap konflik Iran cukup beragam.
Sebagai negara dengan sekitar 87 persen penduduk beragama Islam, sebagian masyarakat Indonesia menunjukkan simpati kepada Iran. Namun hubungan tersebut tidak sesederhana solidaritas keagamaan karena mayoritas Muslim Indonesia adalah Sunni, sedangkan Iran merupakan negara dengan populasi Syiah terbesar di dunia.
Peneliti Indonesia Studies Programme di ISEAS Singapura Made Supriatma menjelaskan bahwa simpati terhadap Iran sering kali lebih dipengaruhi sentimen anti-Israel dan anti-Amerika yang cukup kuat di Indonesia.
Meski demikian, dukungan terhadap Iran tidak sebesar dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina. Demonstrasi besar yang pernah terjadi saat perang Gaza tidak terlihat dalam konflik Iran saat ini. Reaksi publik sebagian besar hanya terlihat melalui diskusi di media sosial.
Sejumlah warga juga menyampaikan pandangan berbeda mengenai konflik tersebut.
Seorang ibu rumah tangga bernama Arisha Ishana mengatakan dirinya mendukung Iran karena merasa memiliki solidaritas sebagai sesama Muslim. Sementara seorang barista bernama Ramadhan menyatakan dukungannya bukan karena agama, melainkan karena alasan kemanusiaan.
Ia mengaku sangat terpukul setelah mendengar kabar pengeboman sebuah sekolah perempuan di kota Minab, Iran, yang dilaporkan menewaskan 165 siswa dan staf.
Sementara itu, respons dari pihak Iran terhadap tawaran mediasi Indonesia masih terbatas.
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyambut baik niat tersebut secara diplomatik, namun menyatakan belum ada langkah konkret untuk merealisasikan mediasi. Ia juga menyebut saat ini negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat kemungkinan tidak akan menghasilkan apa pun.
Di tengah tekanan publik, Presiden Prabowo juga mulai melakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan luar negeri yang kontroversial.
Pada awal pekan ini, Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan para mantan presiden, mantan wakil presiden, dan sejumlah tokoh politik Indonesia untuk membahas dampak geopolitik serta ekonomi dari konflik Iran.
Setelah pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan bahwa Presiden Prabowo terbuka untuk mengevaluasi peran Indonesia dalam Board of Peace.
Para pengamat menilai langkah evaluasi tersebut menunjukkan bahwa posisi Presiden Prabowo saat ini berada di bawah tekanan besar dari opini publik dan dinamika politik dalam negeri.
Banyak pihak kini menunggu apakah Indonesia akan mempertahankan pendekatan diplomasi yang dianggap lebih dekat dengan Amerika Serikat atau kembali menegaskan prinsip “bebas-aktif” yang selama puluhan tahun menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia.
Dengan konflik Timur Tengah yang terus memanas dan gambar korban sipil semakin banyak beredar di media internasional, masa depan arah diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo masih menjadi tanda tanya besar.
