Deadline – Perang AS–Israel melawan Iran memperdalam krisis Gaza. Konflik regional yang pecah sejak 28 Februari membuat perhatian dunia beralih, sementara lebih dari dua juta warga Palestina di Jalur Gaza justru menghadapi situasi kemanusiaan yang semakin memburuk.
Sejak serangan pertama terhadap Iran dilancarkan, kekhawatiran langsung muncul di Gaza. Wilayah yang telah dilanda perang berkepanjangan selama lebih dari dua tahun itu kini menghadapi tekanan baru akibat meningkatnya ketegangan regional.
Banyak pihak menilai eskalasi konflik ini memberi ruang lebih luas bagi Israel untuk memperketat kontrol di Gaza. Penutupan perbatasan, pembatasan bantuan, serta serangan militer yang masih berlangsung memperparah kondisi warga sipil.
Penutupan Perbatasan Hambat Bantuan
Pada hari pertama konflik dengan Iran, Israel menutup seluruh perlintasan menuju Gaza. Kebijakan ini langsung menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan dan pasokan penting lainnya.
Penutupan itu juga menghentikan perjalanan pasien dan korban luka yang sebelumnya dijadwalkan keluar Gaza untuk mendapatkan perawatan medis. Situasi ini memicu kekhawatiran besar karena sistem kesehatan Gaza telah hancur akibat perang.
Beberapa hari kemudian, Israel membuka kembali sebagian perlintasan Kerem Abu Salem atau Kerem Shalom. Namun jumlah truk bantuan yang diizinkan masuk sangat terbatas.
Kebutuhan Gaza diperkirakan mencapai sekitar 600 truk bantuan setiap hari. Sementara jumlah yang masuk saat ini masih jauh di bawah angka tersebut.
Selain itu, pembatasan juga diberlakukan terhadap bahan bakar dan alat berat yang diperlukan untuk membersihkan puing bangunan serta memperbaiki infrastruktur yang hancur.
Akibatnya, proses pemulihan di wilayah yang dibombardir itu berjalan sangat lambat.
Harga Barang Melonjak Tajam
Dampak ekonomi langsung mulai terasa di pasar Gaza. Pengamat ekonomi Mohammad Abu Jiyab menyebut konflik regional membuat aktivitas perlintasan menurun drastis sehingga impor bantuan dan barang komersial berkurang.
Kondisi ini menyebabkan kelangkaan barang dan lonjakan harga di pasar lokal.
Organisasi internasional bahkan melaporkan harga beberapa kebutuhan pokok naik hingga 200 hingga 300 persen. Kenaikan itu terutama terjadi pada bahan makanan dan produk kebersihan.
Jika kondisi ini berlanjut, krisis ekonomi dan kemanusiaan di Gaza diperkirakan akan semakin dalam karena pasokan semakin menipis.
Serangan Tetap Berlanjut Meski Ada “Gencatan Senjata”
Di tengah krisis tersebut, serangan militer Israel di Gaza masih terus terjadi meski ada kesepakatan gencatan senjata sejak Oktober.
Sumber medis melaporkan enam warga Palestina, termasuk dua anak-anak, tewas akibat serangan udara dan tembakan artileri di Kota Gaza serta kamp pengungsi Nuseirat pada akhir pekan.
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sejak gencatan senjata diberlakukan, sedikitnya 648 orang telah tewas dan hampir 18.000 lainnya terluka akibat serangan Israel.
Analis menilai perhatian dunia yang kini terfokus pada konflik dengan Iran membuat operasi militer terbatas di Gaza tidak lagi memicu reaksi internasional besar.
Ancaman Kelaparan dan Krisis Kesehatan
Situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Rumah sakit mulai berhenti beroperasi atau hanya berjalan dengan kapasitas minimal karena kekurangan bahan bakar dan pasokan medis.
Pasien juga semakin sulit mendapatkan obat-obatan penting. Banyak warga yang tidak dapat keluar Gaza untuk menjalani pengobatan lanjutan.
Organisasi pemantau hak asasi manusia bahkan memperingatkan potensi meningkatnya kasus kelaparan dan gizi buruk, terutama pada anak-anak.
Fase Kedua Gencatan Senjata Tertunda
Kesepakatan gencatan senjata sebenarnya dirancang dalam tiga tahap. Tahap pertama mencakup penghentian sementara operasi militer, pertukaran tahanan, serta masuknya ratusan truk bantuan setiap hari.
Namun implementasinya berjalan terbatas sejak Oktober hingga awal 2026.
Tahap kedua yang dijadwalkan dimulai pada Januari 2026 seharusnya mencakup penarikan lebih luas pasukan Israel dari Gaza, dimulainya rekonstruksi, serta pembentukan pemerintahan sipil sementara.
Namun proses tersebut terhenti akibat perbedaan politik dan keamanan. Israel menambahkan sejumlah syarat baru terkait masa depan pemerintahan Gaza dan pelucutan senjata kelompok bersenjata.
Gaza Terjebak Kebuntuan Politik
Komite Administrasi Gaza yang dibentuk pada Januari sebagai badan sipil transisi juga belum dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
Komite beranggotakan 15 teknokrat ini dirancang untuk mengelola layanan publik, mengoordinasikan bantuan kemanusiaan, serta memulai proses rekonstruksi wilayah tersebut.
Namun penutupan perlintasan Rafah selama lebih dari 10 hari terakhir membuat kerja komite semakin sulit.
Pengamat politik menilai kebuntuan ini membuat proses rekonstruksi Gaza hampir tidak berjalan karena masuknya bahan bangunan, bahan bakar, dan alat berat bergantung pada persetujuan Israel.
Gaza Terus Berada di Bawah Tekanan
Pengamat politik Ahed Farwana menilai pemerintah Israel memanfaatkan pergeseran perhatian dunia untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata tanpa melanjutkan ke tahap berikutnya.
Sementara itu, pasukan Israel disebut masih menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza.
Menurutnya, strategi tersebut bertujuan menjaga Gaza tetap berada dalam kondisi tidak stabil melalui pembatasan militer, tekanan ekonomi, dan berbagai bentuk pembatasan lainnya.
Bagi jutaan warga Palestina yang masih terjebak di wilayah tersebut, konflik regional yang semakin meluas justru membuat harapan akan perdamaian dan pemulihan semakin jauh dari kenyataan.
