Viral! Djamari Chaniago Tolak Gelar Datuk Minangkabau, Sindir Kasus Teddy Minahasa

Deadline – Djamari Chaniago menjadi sorotan publik setelah pernyataannya menolak gelar Datuk Minangkabau viral di media sosial. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu secara terbuka mengaku pernah menolak tawaran gelar adat dari tetua Minangkabau setelah dirinya dilantik sebagai menteri pada 2025.

Djamari Chaniago menjelaskan, tawaran gelar kehormatan tersebut datang dari sejumlah tetua adat Sumatra Barat yang mendatanginya di kantor setelah ia menjabat sebagai Menko Polkam. Dalam potongan video yang beredar luas pada Rabu (11/3/2026), ia menceritakan langsung momen tersebut.

Menurut Djamari Chaniago, ia justru merasa kecewa karena pengakuan sebagai orang Minangkabau baru datang ketika dirinya memegang jabatan tinggi di pemerintahan.

“Begitu saya dilantik menjadi Menko Polkam datanglah Tetua Adat dari Sumatra Barat menawarkan saya dijadikan Datuk,” kata Djamari dalam video tersebut.

Ia menegaskan bahwa identitas Minangkabau sudah ia sandang sejak lama. Bahkan, nama Chaniago sudah ia gunakan sejak masih menjadi taruna.

“Saya ini orang Minang dari dulu. Bahkan saya pasang nama Chaniago sejak taruna. Kenapa baru sekarang orang Minang kenal saya?” ujarnya menyindir.

Pernyataan Djamari Chaniago semakin mengejutkan ketika ia menyinggung pemberian gelar datuk kepada seorang jenderal polisi yang kemudian terseret kasus narkoba. Meski tidak menyebut nama secara langsung, sosok yang dimaksud diketahui adalah mantan Kapolda Sumatra Barat Teddy Minahasa, yang kini divonis penjara seumur hidup.

Djamari menilai gelar datuk merupakan simbol kehormatan dalam adat Minangkabau yang tidak boleh diberikan secara sembarangan. Menurutnya, kesalahan dalam pemberian gelar justru dapat merusak nilai adat yang dijunjung tinggi masyarakat.

Ia bahkan mempertanyakan keputusan para tetua adat yang pernah memberikan gelar tersebut kepada pejabat yang kemudian terjerat kasus narkoba.

“Datuk adalah gelar kehormatan dalam adat Minangkabau. Bukankah Anda sendiri yang menghancurkan adat itu?” ujar Djamari dalam ceritanya kepada para tetua adat.

Karena alasan itulah, Djamari Chaniago akhirnya menolak tawaran gelar tersebut. Ia menilai penghargaan adat memang membanggakan, namun tidak layak diterima jika proses pemberiannya dianggap keliru.

“Sampaikan kepada orang Minang saya tidak bersedia diberi gelar Datuk. Kalau sudah ada orang yang salah dimasukkan, jangan kita ikut masuk ke tempat yang salah,” tegasnya.

Pernyataan itu disebut membuat para tetua adat yang datang menemuinya merasa tidak nyaman hingga akhirnya meninggalkan kantor Djamari.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Honi Havana membenarkan pernyataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa ucapan Djamari disampaikan dalam sebuah kuliah umum di Bandung.

Menurut Honi, pernyataan itu disampaikan ketika Djamari Chaniago memberikan kuliah kepada peserta pendidikan kepolisian di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri serta program pendidikan kepemimpinan lainnya.

Kuliah umum tersebut mengangkat tema transformasi pola pikir dan budaya kepemimpinan keamanan nasional.

Dalam forum itu, Djamari juga menekankan bahwa calon pemimpin kepolisian harus memiliki kepekaan terhadap masyarakat serta tidak bersikap eksklusif.

Ia mengingatkan bahwa aparat keamanan tidak boleh memisahkan diri dari masyarakat yang mereka pimpin.

“Kadang kita seolah menjadi orang eksklusif di masyarakat yang kita pimpin. Padahal kita juga membutuhkan masyarakat, dan masyarakat juga memerlukan kita,” ujarnya.

Selain itu, Djamari menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya menilai bawahan yang berprestasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab memperbaiki anggota yang kurang performa.

Ia mencontohkan bahwa seorang pemimpin sebenarnya memiliki kewenangan untuk menyingkirkan bawahan yang tidak sejalan. Namun menurutnya, pendekatan pembinaan jauh lebih penting.

“Saya bisa saja mengatakan kepada deputi saya untuk tidak ikut dengan saya. Itu bisa saja dilakukan. Tapi saya tidak menggunakan kewenangan itu, karena saya punya kewajiban untuk memperbaiki dia,” kata Djamari.

Di akhir kuliah, Djamari juga menyinggung citra kepolisian yang kerap mendapat kritik dari masyarakat. Menurutnya, banyak anggota polisi yang sebenarnya bekerja keras namun tidak selalu terlihat oleh publik.

Ia mencontohkan bagaimana polisi tetap bertugas di jalan bahkan saat masyarakat menikmati libur hari raya.

“Polisi ini sudah banting tulang. Mereka kerja siang malam. Ketika hari raya kita cuti, mereka tetap bertugas. Mereka tidak mengenal cuti Lebaran,” ujar Djamari.

Meski begitu, ia meminta aparat kepolisian tetap fokus memperbaiki kinerja meskipun menghadapi kritik dari masyarakat.

“Kalau masyarakat masih menilai negatif, tidak apa-apa. Kita tetap lanjutkan kinerja yang baik,” tutupnya.