Voice of Jakarta | Jumlah RW kumuh di Jakarta turun signifikan hingga 52,58 persen dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut penurunan ini menjadi indikator penting dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman warga di tengah tekanan urbanisasi yang terus meningkat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan jumlah rukun warga (RW) kumuh di Jakarta berkurang dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW berdasarkan pendataan terbaru yang difinalisasi pada 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menerima audiensi Badan Pusat Statistik di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5).
“Secara garis besar, terjadi penurunan RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,” kata Pramono.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian penting dari program penataan kawasan permukiman di Jakarta. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap akan memperdalam validasi data agar kebijakan penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Data RW Kumuh Jakarta Gunakan Teknologi Satelit
Pramono juga mengapresiasi dukungan BPS yang menggunakan metode pendataan berbasis teknologi dan big data dalam memetakan kondisi kawasan permukiman di ibu kota.
Ia menilai data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan perkotaan, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan padat penduduk.
“Kami berterima kasih kepada BPS. Data seperti ini penting untuk terus didalami karena akan kita gunakan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta,” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta, lanjut Pramono, akan memprioritaskan penanganan RW kumuh di wilayah dengan kepadatan tinggi seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kawasan Tambora disebut menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki kompleksitas permukiman yang tinggi.
Ia menilai penurunan jumlah RW kumuh lebih dari separuh tersebut menjadi capaian yang patut diapresiasi di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan ruang kota.
“Dengan kondisi lapangan yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52 persen ini patut disyukuri,” tambahnya.
BPS Sebut 211 RW di Jakarta Masih Masuk Kawasan Kumuh
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan pendataan kawasan kumuh dilakukan melalui kombinasi survei lapangan dan citra satelit berbasis big data.
Menurut Amalia, metode tersebut memungkinkan hasil pendataan menjadi lebih akurat dan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Pendataan ini tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga dikalibrasi menggunakan citra satelit. Dengan demikian, hasilnya menjadi lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi terkini,” jelasnya.
Berdasarkan pendataan tahun 2025 yang difinalisasi pada 2026, dari total 2.749 RW di DKI Jakarta, sebanyak 211 RW masih teridentifikasi sebagai kawasan kumuh.
Penilaian kawasan kumuh dilakukan menggunakan 11 indikator, mulai dari kepadatan penduduk, kualitas bangunan, ventilasi dan pencahayaan, sanitasi, pengelolaan sampah, saluran air, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, hingga tata letak bangunan.
Pemprov DKI dan BPS Siapkan Dashboard Pemantauan Sosial Ekonomi
Ke depan, BPS bersama Pemprov DKI Jakarta akan memperluas analisis terhadap 1.904 RW melalui overlay data citra satelit guna memastikan kondisi aktual di lapangan.
Kerja sama kedua pihak juga akan mencakup pendataan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta sebagai bagian dari penguatan tata kelola perkotaan berbasis data.
Selain itu, BPS telah menyiapkan dashboard data sosial ekonomi yang dapat dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memantau kondisi masyarakat secara lebih komprehensif.
Dengan dukungan data tersebut, Pemprov DKI Jakarta optimistis penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Meta Description:
Jumlah RW kumuh di Jakarta turun 52,58 persen dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026. Pemprov DKI fokus benahi kawasan padat penduduk. https://www.jakarta.go.id/siaran-pers/6678-SP-HMS-05-2026
