voice of Jakarta | Pemerintah terus memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai bertemu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut Muhaimin, Presiden memberikan perhatian serius terhadap penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif sebagai fondasi penting pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan masyarakat.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan akan terus dilanjutkan,” ujar Muhaimin.
Ia menjelaskan pemerintah akan terus mendorong kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara untuk memperluas dukungan terhadap UMKM, termasuk melalui pemanfaatan aset dan ruang publik yang belum optimal sebagai lokasi pemasaran, pameran produk, hingga festival UMKM.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran khusus untuk memperkuat sektor UMKM dan ekonomi kreatif sepanjang tahun 2026.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun,” katanya.
Muhaimin menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat akses pembiayaan melalui skema kredit yang lebih mudah, termasuk optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Dalam bidang perlindungan sosial, pemerintah menyebut alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program bantuan sosial dan subsidi telah mencapai Rp508,2 triliun.
Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, hingga subsidi energi yang diarahkan agar lebih tepat sasaran.
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka Rp508,2 triliun,” ujar Muhaimin.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya integrasi data penerima manfaat agar penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan efisien melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Muhaimin, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi dalam menjalankan berbagai program pemerintah.
“Seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program pemerintah,” katanya.
Selain penguatan UMKM dan perlindungan sosial, pemerintah juga menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai wilayah prioritas pengentasan kemiskinan nasional.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung target pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 serta menurunkan tingkat kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
“Kita optimistis kemiskinan ekstrem 2026 bisa mencapai nol persen dan kemiskinan lima persen pada 2029,” ujar Muhaimin.
Pemerintah menilai penguatan UMKM, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan reformasi data penerima bantuan menjadi bagian penting dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
