voice of Jakarta | Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat keselamatan perkeretaapian nasional melalui evaluasi menyeluruh pascakecelakaan kereta yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan evaluasi dilakukan secara komprehensif mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, hingga pengawasan perlintasan sebidang.
“Keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya.
Menurutnya, pemerintah juga memastikan proses penanganan korban, investigasi, dan pemulihan operasional dilakukan secara terpadu agar layanan transportasi publik dapat kembali berjalan aman dan lancar.
Penanganan tersebut melibatkan sejumlah instansi seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Kereta Api Indonesia, KAI Commuter, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.
Terkait investigasi kecelakaan, Menhub menegaskan pemerintah menghormati proses penyelidikan independen yang masih dilakukan KNKT.
“Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta dan data,” katanya.
Meski investigasi masih berlangsung, pemerintah tetap melanjutkan langkah penguatan keselamatan di seluruh aspek sistem transportasi kereta api nasional.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah penanganan perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan. Kementerian Perhubungan mencatat tren kecelakaan di perlintasan sebidang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.
Jumlah kecelakaan turun dari 337 kejadian pada 2024 menjadi 291 kasus pada 2025, dan tercatat 102 kejadian hingga 1 Mei 2026.
Pemerintah menilai penurunan tersebut menunjukkan dampak positif dari langkah penguatan keselamatan, meski perbaikan masih perlu terus dilakukan.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kepadatan lalu lintas di kawasan perlintasan kereta.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun guna mendukung pembangunan infrastruktur keselamatan perlintasan.
Sebagai langkah lanjutan, Kemenhub bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, DJKA, dan KNKT telah melaksanakan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan penutupan 172 perlintasan sebidang berisiko tinggi serta peningkatan keselamatan pada 1.638 titik prioritas nasional.
Total investasi yang disiapkan untuk peningkatan keselamatan di lokasi prioritas mencapai Rp842,48 miliar. Anggaran tersebut mencakup penyediaan petugas penjaga perlintasan, pembangunan pos jaga, fasilitas mekanikal dan elektrikal, alat komunikasi, hingga perlengkapan keselamatan lainnya.
Saat ini Indonesia memiliki 3.674 perlintasan sebidang, terdiri atas 2.771 perlintasan terdaftar dan 903 perlintasan tidak terdaftar.
“Kami menyatakan tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem,” tegas Menhub Dudy.
Rapat terkait keselamatan perkeretaapian tersebut turut dihadiri Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta Direktur Utama PT KCI Mochamad Purnomosidi.
