voice of Jakarta | Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, memastikan berbagai program prioritas di sektor infrastruktur, lingkungan hidup, perumahan, dan penataan kota telah masuk dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat pembahasan RKPD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Komisi D pada Selasa (26/5/2026).
Menurut Yuke, rapat tersebut difokuskan untuk memastikan seluruh program strategis yang menjadi perhatian Komisi D telah terakomodasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun depan.
“Jadi tadi memastikan saja apa yang memang menjadi concern dari Komisi D di setiap dinas sudah masuk semua di RKPD. Kita memastikan lagi dan menajamkan hal-hal tersebut,” ujar Yuke.
Salah satu isu utama dalam pembahasan ialah penanganan sampah ibu kota. Komisi D meminta seluruh program pengelolaan dan pengurangan sampah Jakarta dipastikan masuk dalam RKPD 2027 sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan.
Selain itu, target peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk optimalisasi lahan pemakaman, juga menjadi perhatian legislatif.
Komisi D turut menyoroti penataan kawasan kumuh dan kondisi hunian warga berpenghasilan rendah. Dalam pembahasan tersebut, DPRD mendorong pemanfaatan pendanaan non-APBD melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) maupun bantuan Badan Amil Zakat Nasional untuk mendukung perbaikan rumah warga.
Menurut Yuke, banyak masyarakat mengajukan bantuan renovasi ringan agar rumah mereka tetap layak huni tanpa harus dibangun ulang secara total.
“Minimal rumah itu bisa berfungsi dan layak ditempati,” katanya.
Di sektor pengendalian banjir, Komisi D meminta Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melanjutkan program normalisasi dan penataan kali serta sungai yang sebelumnya telah dirancang pemerintah daerah.
Selain fokus pada wilayah Jakarta Selatan dan aliran Sungai Ciliwung, kawasan Jakarta Barat dinilai perlu mendapat perhatian lebih dalam agenda pengendalian banjir tahun 2027.
“Yang jelas menuntaskan apa yang sudah direncanakan sebelumnya,” ujar Yuke.
Sementara itu, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta disebut akan memprioritaskan penertiban Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada tahun mendatang.
Komisi D juga mendukung percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang hingga kini masih belum rampung di sejumlah wilayah Jakarta.
Selain itu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta diingatkan untuk tetap memprioritaskan pembangunan trotoar, jalan lingkungan, dan akses pendukung mobilitas masyarakat dalam RKPD 2027.
Meski rincian anggaran tiap program belum ditetapkan, Yuke memastikan seluruh nomenklatur program prioritas telah masuk dalam tahapan perencanaan pemerintah daerah.
“Yang jelas kita melihat dan memantau. Insya Allah semua program secara nomenklatur sudah dipastikan oleh dinas masuk semuanya,” tandasnya.
