voice of Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyerukan perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menilai Indonesia memiliki kekuatan besar untuk menjadi negara maju melalui posisi geografis strategis, kekayaan sumber daya alam, dan bonus demografi. Namun, menurut Kepala Negara, potensi tersebut belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan merata bagi rakyat.
“Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” kata Presiden Prabowo di hadapan anggota parlemen.
Presiden juga menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan maritim Indonesia di tengah maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di wilayah perairan nasional.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal,” tegasnya.
Selain isu kedaulatan laut, Presiden Prabowo memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Indonesia disebut masih menjadi eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta kini menjadi eksportir terbesar ferro alloy atau paduan besi.
Menurut Presiden, devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun sepanjang 2025. Sementara ekspor batu bara menghasilkan devisa sekitar 30 miliar dolar AS atau setara Rp510 triliun.
Meski demikian, Presiden menilai kapasitas fiskal Indonesia belum sebanding dengan potensi ekonomi nasional. Ia menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) dibanding sejumlah negara berkembang lain, termasuk negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
“Kita harus introspeksi kenapa pendapatan negara kita belum setara dengan negara-negara lain,” ujar Presiden.
Dalam pidato yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan tersebut, Presiden Prabowo turut mempertanyakan paradoks pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun kondisi kelas menengah justru melemah dan angka kemiskinan mengalami peningkatan.
Presiden menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ia menyinggung praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang disebut telah menyebabkan aliran keluar kekayaan nasional selama puluhan tahun.
“Kita harus berani mengatakan apa adanya dan memperbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap mekanisme harga global untuk komoditas strategis nasional seperti kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” katanya.
Pidato Presiden Prabowo di hadapan DPR RI dinilai menjadi sinyal kuat arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, memperbaiki tata kelola negara, serta memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
