voice of Jakarta | Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Letjen TNI Tri Budi Utomo, memimpin acara Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2025 di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian akhir dari rangkaian pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengelolaan anggaran Kemhan dan TNI sepanjang tahun anggaran 2025.
Dalam paparannya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional BPK RI, Dr. Bahtiar Arif, menjelaskan sejumlah aspek penting hasil pemeriksaan. Mulai dari opini atas laporan keuangan, tahapan audit, profil laporan keuangan Kemhan dan TNI 2025, koreksi laporan keuangan, hingga berbagai temuan yang perlu mendapat perhatian.
Sekjen Kemhan Tri Budi Utomo menyampaikan apresiasi kepada tim auditor BPK RI atas proses pemeriksaan serta berbagai masukan konstruktif yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan.
Menurutnya, Kemhan telah berupaya maksimal dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran negara.
“Kementerian Pertahanan telah berupaya secara maksimal dalam mempersiapkan dan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku,” ujar Tri Budi Utomo.
Ia juga menegaskan pentingnya langkah perbaikan lanjutan oleh seluruh satuan kerja dan sub-satuan kerja terkait agar kualitas tata kelola keuangan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Sekjen Kemhan meminta seluruh jajaran memperkuat koordinasi dan segera menindaklanjuti hasil evaluasi BPK agar laporan keuangan Kemhan dapat disajikan secara lebih tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Exit meeting ini mencerminkan komitmen pemerintah, khususnya sektor pertahanan, dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran negara di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan.
Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI sendiri menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran pertahanan berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
