Voice of Jakarta | Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai pemerintah provinsi dengan nilai transaksi Usaha Mikro Kecil (UMK) terbesar tahun anggaran 2025 dalam ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperluas akses pasar UMKM melalui sistem belanja dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mewakili Gubernur DKI Jakarta, di Smesco Indonesia, Selasa (5/5). https://voiceofjakarta.id/
Nilai Transaksi UMKM DKI Jakarta Capai Rp13,7 Triliun
Ratu mengatakan, penghargaan tersebut menjadi hasil kolaborasi lintas perangkat daerah, pelaku usaha, dan UMKM yang terus berkembang di tengah tantangan ekonomi nasional.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberi ruang lebih luas bagi produk lokal untuk berkembang dan masuk ke rantai pengadaan pemerintah,” ujarnya.
Sepanjang tahun 2025, nilai transaksi Pemprov DKI Jakarta tercatat mencapai Rp13,7 triliun. Angka tersebut didukung penguatan sistem pengadaan yang lebih inklusif terhadap produk UMKM lokal.
Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Transaksi E-purchasing dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil melalui Sistem E-order.
Pemprov DKI Perkuat Ekosistem UMKM Jakarta
Menurut Ratu, penguatan UMKM tidak hanya dilakukan melalui pengadaan pemerintah, tetapi juga mencakup pembiayaan, digitalisasi usaha, pemasaran, legalitas usaha, hingga peningkatan kualitas produk dan penguatan koperasi.
“Belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ketika produk UMKM digunakan dalam pengadaan pemerintah, dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha keluarga,” katanya.
Ia menambahkan, Pramono Anung menempatkan UMKM sebagai bagian penting dalam pembangunan Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan.
“UMKM harus menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus membuka peluang agar pelaku UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, akan terus memperkuat ekosistem UMKM sebagai fondasi ekonomi perkotaan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing.
