voice of Jakarta | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5), untuk membahas proyek strategis pengembangan dan perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan giant seawall atau tanggul laut raksasa sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadapi ancaman penurunan muka tanah, banjir rob, dan kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan kawasan Pantura menghadapi tantangan serius yang berdampak langsung terhadap masyarakat maupun pusat-pusat ekonomi nasional.
“Kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan, baik dari land subsidence maupun banjir rob akibat naiknya permukaan air laut,” ujar AHY usai pertemuan.
Menurutnya, proyek giant seawall menjadi penting untuk melindungi jutaan warga sekaligus menjaga aktivitas ekonomi nasional, mengingat banyak kawasan industri dan kawasan ekonomi strategis berada di sepanjang pesisir utara Jawa.
Pemerintah juga menegaskan proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan pesisir, tetapi sekaligus diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyampaikan pemerintah saat ini masih menyempurnakan master plan pembangunan giant seawall dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan terkait.
“Tidak hanya dibangun giant seawall-nya saja, tetapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, investasi, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian,” ujar Rosan.
Ia menambahkan, proyek tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kawasan ekonomi baru di sejumlah wilayah pesisir yang nantinya terhubung dengan pembangunan tanggul laut.
“Sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di tempat yang akan dibangun giant seawall ini,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ), Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan pemerintah tengah melakukan pendalaman terhadap 15 segmen kawasan pesisir utara Jawa yang menjadi bagian dari rencana proyek.
Menurut Didit, setiap segmen memiliki karakteristik wilayah dan persoalan sosial ekonomi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan masyarakat setempat.
“Di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Masalah mitigasi dan sosial ekonomi ini yang akan kita dampingkan dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kawasan prioritas, termasuk Teluk Jakarta serta wilayah pesisir di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebagai bagian dari tahap awal pengembangan giant seawall.
Namun demikian, pemerintah menyatakan proses kajian masih terus dilakukan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai kondisi geografis, sosial, dan ekonomi di setiap wilayah.
Melalui proyek strategis nasional ini, pemerintah berharap perlindungan kawasan pesisir dapat berjalan seiring dengan penguatan investasi, pembangunan wilayah, dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di kawasan Pantai Utara Jawa.
