voice of Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memastikan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan ekspor komoditas strategis tetap berjalan di tengah ketidakpastian global.
Kepastian itu disampaikan usai Presiden Prabowo menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan seluruh instrumen pendukung agar kebijakan DHE dapat berjalan sesuai target pada awal Juni mendatang.
“Pelaksanaan devisa hasil ekspor akan berlangsung mulai 1 Juni besok, dan seluruh regulasi pendukung sedang diselesaikan,” ujar Airlangga kepada wartawan usai rapat kabinet.
Menurut Airlangga, regulasi yang tengah difinalisasi mencakup aturan dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan. Pemerintah menargetkan seluruh aturan teknis rampung sebelum kebijakan resmi diterapkan.
Selain DHE, pemerintah juga menyiapkan skema pengelolaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Airlangga menegaskan keterlibatan PT Danantara Sumber Daya Indonesia tidak akan mengubah mekanisme ekspor yang selama ini berjalan. Ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan existing, sementara pemerintah akan melakukan pemantauan dan evaluasi sistem secara bertahap dalam tiga bulan pertama implementasi.
“Investor tidak perlu khawatir karena seluruh ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan yang sudah ada,” kata Airlangga.
Pemerintah juga mulai melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha guna memastikan dunia industri memahami arah kebijakan baru tersebut. Langkah ini dinilai penting agar implementasi DHE tidak mengganggu arus perdagangan maupun aktivitas ekspor nasional.
Di tengah dinamika ekonomi global dan konflik geopolitik yang masih berlangsung, pemerintah turut menyiapkan sejumlah kebijakan tambahan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2026.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan ialah keberlanjutan kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan, disertai paket insentif ekonomi untuk menjaga daya beli dan aktivitas industri domestik.
Airlangga menyebut pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, kelancaran ekspor, dan kepercayaan investor melalui kebijakan yang lebih adaptif terhadap situasi global.
Kebijakan DHE sendiri menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa nasional, menjaga likuiditas domestik, dan memastikan hasil ekspor Indonesia memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian dalam negeri.
