Deadline – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menyatakan akan menempuh jalur hukum dan melaporkan Rismon Sianipar ke polisi. Langkah ini diambil menyusul tuduhan bahwa dirinya membiayai polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
JK akan melaporkan Rismon Sianipar melalui kuasa hukum ke Bareskrim Polri pada Senin, 6 April 2026. Keputusan ini muncul setelah pernyataan Rismon Sianipar beredar luas di media.
Tuduhan Rp5 Miliar Jadi Pemicu
Dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu, 5 April 2026, JK menjelaskan inti persoalan. Ia menyebut ada pernyataan yang mengutip Rismon bahwa dirinya mendanai Roy Suryo dan pihak lain sebesar Rp5 miliar.
Tuduhan itu berkaitan dengan upaya mempersoalkan keaslian ijazah Presiden Jokowi. JK menegaskan klaim tersebut tidak benar.
JK Bantah Keras dan Tantang Bukti
JK menyatakan tidak pernah mengenal Rismon Sianipar. Ia juga menegaskan tidak pernah bertemu atau memiliki hubungan apa pun dengan pihak yang menuduhnya.
Ia mengakui mengenal Roy Suryo karena pernah menjadi menteri. Namun, hubungan itu tidak berkaitan dengan tuduhan pendanaan.
JK meminta Rismon membuktikan pernyataannya. Ia menilai tuduhan yang sudah tersebar luas harus diuji secara hukum agar kebenaran bisa dipastikan.
Jalur Hukum Dipilih untuk Uji Fakta
JK menugaskan pengacaranya untuk melaporkan kasus ini ke Bareskrim. Tujuannya jelas, mencari kebenaran atas pernyataan yang dinilai merugikan dirinya.
Langkah hukum ini juga menjadi respons atas penyebaran informasi yang dinilai tidak berdasar.
Klarifikasi Pertemuan Ramadan
JK juga meluruskan isu terkait pertemuan di rumahnya pada 15 Maret 2026. Ia menegaskan tidak pernah mengundang Roy Suryo maupun Rismon dalam kegiatan tersebut.
Menurut JK, pertemuan selama Ramadan di kediamannya bersifat terbuka. Para tamu datang atas inisiatif sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan saran.
Ia menyebut sebagian besar peserta berasal dari kalangan akademisi dan profesional. Tidak ada unsur partai politik dalam pertemuan tersebut.
Polemik Berlanjut, Proses Hukum Dimulai
Kasus ini memperlihatkan bagaimana tuduhan di ruang publik dapat berujung pada proses hukum. JK memilih jalur resmi untuk menguji kebenaran dan menjaga reputasinya.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses di Bareskrim Polri.
