Voice of Jakarta | Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis terkait sistem kesehatan dan pelindungan perempuan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (4/5/2026). Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan langkah ini sebagai upaya memperkuat layanan publik sekaligus menjawab tantangan sosial yang kian kompleks di ibu kota. https://voiceofjakarta.id/
Dua Ranperda yang diajukan meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan. Rano Karno menjelaskan, revisi regulasi kesehatan diperlukan karena aturan yang telah berlaku lebih dari 15 tahun tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan sektor kesehatan saat ini.
“Perubahan ini penting untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan agar tidak terjadi disharmoni regulasi yang berdampak pada pelayanan kesehatan di Jakarta,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting akan kebutuhan sistem kesehatan yang lebih tangguh, adaptif, dan terintegrasi. Jakarta kini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya penyakit tidak menular dan menular, potensi wabah, hingga kesenjangan akses layanan kesehatan.
Faktor lingkungan perkotaan seperti polusi udara, kepadatan penduduk, dan perubahan iklim juga dinilai turut memengaruhi derajat kesehatan masyarakat. “Jakarta membutuhkan sistem kesehatan daerah yang modern, responsif, dan berkeadilan untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan,” kata Rano.
Ranperda ini juga menjadi bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia.
Adapun tujuan utama revisi tersebut mencakup peningkatan perilaku hidup sehat, perluasan akses dan mutu layanan kesehatan, optimalisasi sumber daya, penguatan ketahanan terhadap wabah, serta jaminan pendanaan berkelanjutan dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta tenaga kesehatan.
Selain sektor kesehatan, Pemprov DKI juga mengajukan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan sebagai bagian dari visi Jakarta menuju kota global yang inklusif dan berkeadilan.
“Pelindungan perempuan merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang menyejahterakan seluruh warganya,” tegas Rano.
Ia mengungkapkan, secara sosiologis perempuan masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) menunjukkan peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan usia 15–64 tahun, dari 18,91 persen menjadi 19,24 persen sepanjang hidupnya.
Sementara itu, kasus kekerasan dalam satu tahun terakhir juga meningkat dari 3,78 persen menjadi 4,15 persen. Data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat jumlah korban terus bertambah, dari 1.682 orang pada 2023 menjadi 2.041 pada 2024, dan mencapai 2.269 orang pada 2025.
Melalui Ranperda ini, Pemprov DKI berupaya memperkuat pencegahan kekerasan, meningkatkan perlindungan korban, serta menyediakan layanan terpadu yang mudah diakses dan responsif.
“Arah pengaturan mencakup pencegahan, pelindungan korban, pelindungan dalam kondisi khusus, serta penyediaan layanan secara terpadu,” jelasnya. Rano Karno berharap kedua Ranperda tersebut dapat segera dibahas dan disetujui DPRD untuk menjadi peraturan daerah, guna meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan masyarakat Jakarta.
“Eksekutif berharap kedua Ranperda ini dapat disetujui demi memperkuat layanan kesehatan dan pelindungan sosial bagi warga Jakarta,” pungkasnya. https://www.jakarta.go.id/siaran-pers/6674-SP-HMS-05-2026
