voice of Jakarta | Tim gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat melakukan monitoring ketersediaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi serta pengawasan harga jual di wilayah Kecamatan Kemayoran, Selasa (12/5).
Pengawasan dilakukan dengan mendatangi sejumlah pangkalan dan agen LPG subsidi guna memastikan distribusi berjalan lancar, stok mencukupi, serta harga penjualan tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Sub Ketua Kelompok Pangan dan Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat, Puji Rahayu, mengatakan gas LPG 3 kilogram merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehingga pengawasan rutin perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas distribusi dan harga di lapangan.
Menurutnya, monitoring dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Bagian Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Pusat, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi), Inspektorat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Satpol PP, serta unsur kecamatan dan kelurahan setempat.
“Dari hasil monitoring beberapa pangkalan dan agen yang kami datangi, ketersediaan stok gas LPG 3 kilogram di Kemayoran aman, tidak ada kelangkaan, bahkan stok mencukupi. Harganya pun sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah,” ujar Puji.
Selain memantau stok dan harga, tim gabungan juga melakukan pengecekan standar berat tabung LPG 3 kilogram guna memastikan isi tabung sesuai ketentuan yang berlaku.
Puji menjelaskan, standar berat tabung LPG subsidi terdiri dari total berat isi sekitar 8 kilogram dan berat tabung kosong sekitar 5 kilogram. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada pengurangan isi yang dapat merugikan masyarakat.
Tim monitoring turut memeriksa kelengkapan alat keamanan di lokasi agen dan pangkalan, termasuk ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai bagian dari standar keselamatan distribusi gas bersubsidi.
Pengawasan ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap LPG subsidi, sekaligus untuk memastikan distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
