Voice of Jakarta | Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) resmi mencabut izin operasional dua tempat hiburan malam di Jakarta Barat, yakni B Fashion dan The Seven.
Keputusan tersebut diambil menyusul kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada Sabtu (9/5). Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI menjaga keamanan dan kualitas industri pariwisata di ibu kota.
Disparekraf Tegaskan Tidak Ada Toleransi
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata, mengatakan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap tempat usaha pariwisata yang terbukti terlibat atau membiarkan aktivitas ilegal berlangsung di lingkungan usahanya.
“Pencabutan izin operasional ini merupakan bentuk ketegasan dalam menjaga ekosistem pariwisata yang aman, tertib, dan berkualitas. Kami ingin memastikan seluruh usaha pariwisata di Jakarta menjadi ruang yang nyaman dan aman bagi masyarakat maupun wisatawan,” ujar Andhika di Jakarta, Jumat (15/5).
Menurutnya, setiap pelaku usaha pariwisata wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai aturan serta memastikan operasional tempat usaha bebas dari pelanggaran hukum.
Pengelola Tempat Hiburan Diminta Perkuat Pengawasan
Andhika menegaskan, pengelola usaha hiburan tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek bisnis, tetapi juga keamanan, ketertiban, dan kepatuhan hukum di area usahanya.
Karena itu, pengawasan internal dinilai menjadi kewajiban yang harus dilakukan secara konsisten oleh seluruh pengelola tempat hiburan dan usaha pariwisata di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga akan memperkuat pengawasan bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan seluruh usaha hiburan dan pariwisata beroperasi sesuai regulasi.
Pemprov DKI Ingin Industri Pariwisata Jakarta Lebih Tertib
Disparekraf DKI Jakarta menilai langkah tegas terhadap pelanggaran hukum penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri pariwisata Jakarta.
“Pengawasan akan terus kami perkuat bersama aparat penegak hukum dan perangkat terkait. Kami ingin industri pariwisata Jakarta tumbuh sehat, tertib, dan memiliki standar yang dapat menjaga kepercayaan publik,” tegas Andhika.
Pemprov berharap industri hiburan dan pariwisata di Jakarta dapat berkembang secara sehat dengan mengedepankan keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
