Vice of Jakarta | Sekitar 1.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (25/05/2026). Aksi tersebut menjadi demonstrasi perdana FSPGI di kantor kementerian dengan membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan ketenagakerjaan di PT Indonesia Epson Industry.
Dalam aksinya, massa buruh menyoroti dugaan praktik union busting atau pemberangusan serikat pekerja yang disebut dilakukan perusahaan. FSPGI menyebut sedikitnya 12 pekerja mendapatkan sanksi skorsing dari perusahaan tersebut.
Selain isu union busting, massa aksi juga mempersoalkan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan tersebut.
Ketua aksi menyampaikan bahwa pemerintah harus segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem ketenagakerjaan di PT Indonesia Epson Industry guna memastikan seluruh kebijakan perusahaan berjalan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
“Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang menjadi korban dugaan penyimpangan pelaksanaan PKWT,” ujar perwakilan DPP FSPGI dalam orasinya.
SFPGI Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Dalam tuntutannya, DPP FSPGI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI segera mengambil langkah konkret demi terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pekerja.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan nyata terhadap pekerja yang terdampak dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.
Aksi tersebut mendapat perhatian dari jajaran Kementerian Ketenagakerjaan. Perwakilan massa diterima langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor , Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan, serta pejabat terkait lainnya.
Presiden FSPGI Sebut Persoalan di Epson Sudah Kronis
Dalam wawancara dengan wartawan Voice of Jakarta, Presiden FSPGI, Bais, menegaskan bahwa dugaan union busting harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan di PT Indonesia Epson Industry sudah berlangsung lama dan memerlukan tindakan serius dari negara.
“Kami sudah menyampaikan kronologis dugaan union busting kepada wamenaker. Bahkan ada dua manajer yang menjadi perhatian khusus Wakil Menteri. Selain itu, persoalan PKWT yang sebelumnya pernah menjadi kasus khusus pada 2018 juga kembali kami sampaikan,” kata Bais.
Ia menambahkan, pihak Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan disebut akan menurunkan tim pemeriksaan ke perusahaan PT Indonesia Epson Industry.
FSPGI juga meminta agar pekerja dengan status PKWT yang telah bekerja bertahun-tahun dapat diangkat menjadi pekerja tetap atau PKWTT.
“Ada produk yang diproduksi sejak 1995 hingga sekarang namun masih dikerjakan pekerja kontrak. Kami meminta seluruh PKWT yang memenuhi syarat segera diangkat menjadi PKWTT,” tambahnya.
Kemenaker Dijadwalkan Kunjungi PT Indonesia Epson Industry
FSPGI menyebut Kementerian Ketenagakerjaan RI dijadwalkan akan mendatangi PT Indonesia Epson Industry pada 2 Juni 2026 mendatang guna melakukan pemeriksaan langsung terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang dilaporkan serikat pekerja.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga siang hari.
