voice of Jakarta | Pemerintah menargetkan penyaluran 350.000 rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan optimisme bahwa target tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi lintas lembaga, penguatan tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar Sirait yang juga menjabat sebagai Ketua Komite BP Tapera usai meresmikan Kantor Pusat Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Menurut Menteri PKP, FLPP bukan merupakan program baru, namun realisasi penyaluran rumah subsidi menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah mencatat penyaluran sebanyak 228.000 unit pada 2023, meningkat menjadi 278.000 unit pada 2025, sementara hingga pertengahan Juli 2026 realisasinya telah melampaui 102.900 unit.
“BP Tapera memiliki tantangan besar sekaligus harapan masyarakat dan pengembang. Lembaga ini dituntut bekerja dengan integritas, memenuhi target sesuai aturan, serta menghadirkan berbagai terobosan, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia. Harapan kami, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Maruarar Sirait.
Kantor Baru Diharapkan Perkuat Tata Kelola
Peresmian kantor pusat baru BP Tapera dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola lembaga sekaligus mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Menteri PKP bersama Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, sebelum meninjau berbagai fasilitas yang akan menjadi pusat koordinasi dan pengambilan keputusan strategis lembaga tersebut.
Kantor pusat yang baru dirancang sebagai pusat komando eksekutif BP Tapera, lengkap dengan ruang rapat strategis, ruang kerja jajaran komisioner dan deputi komisioner, serta infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengelolaan pembiayaan perumahan nasional.
Fasilitas tersebut juga menjadi basis pengembangan dan operasional Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat (SITARA) yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan dan mempercepat proses pembiayaan.
Fokus pada Pelayanan dan Transformasi Digital
Pemerintah berharap keberadaan kantor baru dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk peserta Tapera, pekerja, pemberi kerja, perbankan penyalur, serta pengembang perumahan subsidi.
Selain itu, transformasi digital menjadi salah satu fokus utama BP Tapera untuk memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam pengelolaan pembiayaan perumahan.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan perpindahan kantor menjadi momentum penting untuk memperkuat pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Bapak Menteri PKP. Perpindahan ini menjadi penanda semangat baru bagi BP Tapera dalam menjalankan amanah mengelola pembiayaan perumahan yang berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Usai peresmian, Menteri PKP meninjau ruang kerja, ruang rapat strategis, hingga pusat pengelolaan data guna memastikan kesiapan fasilitas dalam mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan efektif.
Pemerintah menilai penguatan kelembagaan BP Tapera menjadi bagian penting dalam mempercepat akses masyarakat terhadap rumah layak huni, sekaligus menjaga keberlanjutan program pembiayaan perumahan nasional.
