Voice of jakarta | Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional menyusul kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan Laut Jawa pada Minggu (2/8). Menurutnya, rangkaian kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya persoalan mendasar yang memerlukan pembenahan secara sistemik.
Abdul Hadi menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut dan berharap seluruh penumpang serta awak kapal yang masih berada di lokasi dapat segera dievakuasi dengan selamat dan memperoleh penanganan terbaik.
Ia juga mengapresiasi respons cepat Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Laut, serta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penyelamatan.
“Saya turut prihatin atas musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa II. Prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Pada saat yang sama, penyebab kebakaran harus diusut secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” kata Abdul Hadi dalam keterangannya.
Rentetan Insiden Dinilai Jadi Alarm Keselamatan
Menurut Abdul Hadi, insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia menyinggung tenggelamnya KM Nurul Salsa pada pertengahan Juli lalu sebagai bagian dari rangkaian kecelakaan yang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional.
“Kita baru saja berduka atas tenggelamnya KM Nurul Salsa pada pertengahan Juli lalu. Kini masyarakat kembali dikejutkan dengan kebakaran KM Mutiara Sentosa II. Ketika kecelakaan kapal terus berulang dalam waktu yang berdekatan, ini bukan lagi sekadar musibah, tetapi menjadi alarm bahwa sistem keselamatan pelayaran kita membutuhkan perhatian yang jauh lebih serius,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi sektor transportasi, Abdul Hadi menilai pembenahan tidak boleh dilakukan secara parsial. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengawasan terhadap kapal penumpang, khususnya yang melayani rute-rute padat.
Minta Pengawasan Keselamatan Diperketat
Abdul Hadi menekankan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut. Ia mengingatkan agar proses pemeriksaan keselamatan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif semata.
“Jangan sampai pemeriksaan keselamatan hanya menjadi formalitas dan rutinitas administratif. Setiap sertifikat kelaikan, setiap inspeksi, dan setiap prosedur keselamatan harus benar-benar mencerminkan kondisi kapal yang aman untuk mengangkut masyarakat. Nyawa penumpang tidak boleh dipertaruhkan karena kelalaian atau lemahnya pengawasan,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi perlu mencakup kepatuhan operator terhadap standar keselamatan, efektivitas inspeksi berkala, kesiapan alat pemadam kebakaran, kelengkapan peralatan keselamatan, hingga mekanisme mitigasi risiko selama pelayaran.
Menurut Abdul Hadi, regulator dan operator kapal memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan budaya keselamatan diterapkan secara konsisten dalam setiap operasional pelayaran.
“Regulator dan pengelola kapal harus memastikan keselamatan benar-benar menjadi budaya kerja, bukan sekadar memenuhi kewajiban di atas kertas. Masyarakat berhak memperoleh jaminan bahwa setiap kapal yang mereka naiki telah memenuhi standar keselamatan tertinggi. Jangan menunggu korban berikutnya baru kita melakukan pembenahan,” tegasnya.
Komisi V DPR Dorong Modernisasi Transportasi Laut
Abdul Hadi menegaskan Komisi V DPR RI akan terus mendorong penguatan pengawasan serta peningkatan standar keselamatan transportasi laut guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi antarpulau.
Ia juga menilai modernisasi sektor pelayaran perlu menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar dua pertiga wilayahnya berupa perairan.
“Sebagai negara kepulauan, kapal semestinya menjadi moda transportasi utama penghubung antarpulau. Karena itu, pembangunan dan modernisasi transportasi laut seharusnya menjadi salah satu prioritas nasional untuk memperkuat konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan,” pungkas Abdul Hadi.
Hingga berita ini ditulis, proses penanganan insiden dan penyelidikan penyebab kebakaran KM Mutiara Sentosa II masih berlangsung. Pemerintah belum menyampaikan hasil resmi mengenai penyebab kebakaran maupun evaluasi akhir atas insiden tersebut.
