Deadline – Budi Karya Sumadi kini berada dalam pusaran penyelidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan mantan Menteri Perhubungan itu untuk mengurai proses pengadaan proyek rel kereta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengatakan penyidik meminta penjelasan Budi Karya Sumadi mengenai mekanisme pengadaan proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Keterangan tersebut dibutuhkan untuk memetakan proyek pembangunan rel kereta yang menjadi objek penyelidikan.
“Proyek-proyek di DJKA ini tersebar di sejumlah tempat, mulai dari Sumatera, Jawa bagian barat, Jawa Tengah, termasuk ruas Solo–Jogja, Jawa Timur hingga Sulawesi,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026).
Dalam pemeriksaan ini, Budi Karya Sumadi memberikan keterangan sebagai Menteri Perhubungan periode 2016–2024. Penyidik mendalami bagaimana proses perencanaan, pengadaan, serta pelaksanaan proyek rel kereta yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Diperiksa di BPKP Semarang
Pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi dilakukan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Semarang, Jawa Tengah. Lokasi pemeriksaan dipilih karena sebagian besar penyidikan proyek berada di wilayah Jawa Tengah.
KPK akhirnya memeriksa Budi Karya Sumadi setelah sebelumnya ia tiga kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Mantan menteri tersebut tercatat tidak hadir dalam pemanggilan pada 18 Februari, 25 Februari, dan 2 Maret 2026.
Kasus Berawal dari OTT 2023
Kasus suap proyek rel kereta api ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini bernama BTP Kelas I Semarang.
Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik menetapkan 10 orang tersangka yang diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek pembangunan dan perbaikan jalur kereta api di sejumlah wilayah Indonesia.
Empat orang ditetapkan sebagai pemberi suap, yaitu:
- Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung
- Muchamad Hikmat, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma
- Yoseph Ibrahim, Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023
- Parjono, Vice President PT KA Properti Manajemen
Sementara enam tersangka lain diduga sebagai penerima suap, yakni:
- Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian
- Putu Sumarjaya, Kepala BTP Jawa Tengah
- Bernard Hasibuan, Pejabat Pembuat Komitmen BTP Jawa Tengah
- Achmad Affandi, PPK BPKA Sulawesi Selatan
- Fadliansyah, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
- Syntho Pirjani Hutabarat, PPK BTP Jawa Barat
Proyek Kereta Api di Banyak Wilayah
Kasus korupsi ini diduga terjadi pada tahun anggaran 2021–2022. Salah satu proyek utama yang menjadi sorotan adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso.
Selain itu, proyek lain yang masuk dalam penyidikan meliputi pembangunan jalur kereta di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur rel, dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.
Dugaan Rekayasa Tender Proyek
Penyidik KPK menemukan indikasi kuat adanya rekayasa pemenang tender proyek. Sejumlah pihak diduga mengatur pemenang proyek sejak tahap administrasi hingga penetapan kontraktor.
Modus tersebut diduga dilakukan agar perusahaan tertentu memenangkan proyek pembangunan maupun pemeliharaan rel kereta api yang dibiayai oleh anggaran negara.
KPK masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap aliran dana suap serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam skandal korupsi proyek perkeretaapian nasional ini.
