Deadline – Kejagung mulai membuka babak baru dalam kasus Amsal Sitepu. Sejumlah jaksa dari Kejaksaan Negeri Karo kini diperiksa di Kejaksaan Agung setelah perkara yang menyeret videografer itu berakhir dengan vonis bebas.
Kejagung menarik langsung Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Danke Rajagukguk, bersama jajaran yang menangani perkara. Mereka adalah Kepala Seksi Pidana Khusus Reinhard Harve Sembiring, serta dua jaksa penuntut umum, Wira Arizona dan Junaidi.
Penarikan ini dilakukan setelah sorotan publik meningkat tajam usai putusan bebas di Pengadilan Negeri Medan pada 1 April 2026.
Ditarik ke Jakarta, Diperiksa Internal
Kejagung memastikan seluruh jaksa tersebut kini menjalani klarifikasi dan eksaminasi. Proses ini bertujuan menguji apakah penanganan perkara sudah sesuai aturan.
Kapuspenkum Anang Supriatna menyatakan semua pihak yang terlibat dalam perkara telah diamankan untuk pemeriksaan internal.
Eksaminasi mencakup pemeriksaan berkas perkara, dakwaan, hingga putusan hakim. Hasilnya akan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik maupun prosedur.
Proses ini masih berjalan. Status para jaksa masih sebatas pemeriksaan.
DPR Ikut Tekan, RDP Digelar
Kasus ini juga memicu reaksi di parlemen. Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dan menghadirkan para jaksa yang menangani perkara.
Rapat berlangsung sehari setelah vonis bebas Amsal. Forum itu menyoroti dugaan intimidasi dan profesionalitas jaksa.
Ketua Komisi III, Habiburokhman, menyebut ada laporan langsung dari Amsal terkait tekanan selama proses hukum.
Dugaan Intimidasi dan Klarifikasi Jaksa
Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan intimidasi dengan pemberian brownies kepada Amsal.
Amsal mengaku menerima makanan tersebut dengan ucapan bernuansa tekanan. Namun, jaksa Wira Arizona membantah tuduhan itu.
Ia menyebut pemberian makanan merupakan kebiasaan di wilayah Karo. Menurutnya, makanan diberikan karena permintaan tahanan, bukan bentuk tekanan.
Wira juga membantah adanya ancaman terkait permintaan menghapus konten video.
Ancaman Sanksi Jika Terbukti Melanggar
Kejagung menegaskan akan memberi sanksi jika ditemukan pelanggaran.
Pemeriksaan difokuskan pada profesionalitas dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Hasil eksaminasi akan menjadi dasar keputusan.
Hingga kini, belum ada kesimpulan resmi. Semua masih dalam tahap pengumpulan keterangan.
Duduk Perkara: Proyek Video Desa Jadi Sorotan
Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo periode 2020 hingga 2022.
Amsal, direktur CV Promiseland, didakwa melakukan mark-up anggaran. Nilai proyek ditetapkan Rp30 juta per video.
Namun auditor menilai biaya seharusnya Rp24,1 juta. Selisih ini menjadi dasar dugaan kerugian negara sebesar Rp202 juta.
Jaksa menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara, denda Rp50 juta, serta uang pengganti Rp202 juta.
Vonis Bebas Picu Evaluasi Nasional
Majelis hakim akhirnya membebaskan Amsal dari seluruh dakwaan.
Putusan ini memicu evaluasi besar. Harli Siregar menyatakan pihaknya menghormati putusan pengadilan.
Ia juga menegaskan rekomendasi DPR akan menjadi bahan evaluasi penting bagi internal kejaksaan.
Sementara itu, Danke Rajagukguk memilih bungkam saat ditanya soal desakan pencopotan jabatan. Ia hanya meninggalkan ruang rapat tanpa memberi jawaban.
Evaluasi Menyeluruh Jadi Kunci
Komisi III DPR meminta evaluasi total terhadap kinerja Kejari Karo. Mereka juga mendorong pengusutan dugaan intimidasi dan pelanggaran prosedur.
Selain itu, Komisi Kejaksaan diminta melakukan eksaminasi sebagai bahan evaluasi nasional.
Kasus ini kini tidak lagi sekadar perkara korupsi. Perhatian publik bergeser pada integritas penegakan hukum.
