Deadline – MK kabulkan gugatan terkait uang pensiun DPR dan pejabat negara menjadi kabar penting dalam tata kelola keuangan negara. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa aturan lama yang mengatur hak keuangan pejabat negara sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Senin, 16 Maret 2026. Melalui keputusan itu, Mahkamah meminta pemerintah dan DPR melakukan perombakan total terhadap aturan pensiun pejabat negara dalam waktu maksimal dua tahun.
Keputusan ini tertuang dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota lembaga negara dinilai inkonstitusional jika tidak segera diperbarui.
MK Kabulkan Gugatan: Aturan Pensiun Pejabat Negara Dinilai Sudah Usang
MK kabulkan gugatan uang pensiun DPR karena Mahkamah menilai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum menjelaskan bahwa aturan lama tersebut dibuat berdasarkan struktur konstitusi sebelum amandemen.
Pada masa itu, pembagian lembaga negara masih mengenal lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Struktur tersebut kemudian berubah setelah reformasi konstitusi.
Karena perubahan itulah, dasar hukum dalam undang-undang tersebut dinilai sudah kehilangan relevansi.
Mahkamah menegaskan bahwa jika dalam dua tahun tidak dilakukan perubahan undang-undang, maka aturan lama itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen.
MK Kabulkan Gugatan: Lima Prinsip Baru untuk Aturan Pensiun Pejabat
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi juga memberikan lima pedoman penting yang harus menjadi dasar penyusunan undang-undang baru.
Pertama, besaran hak keuangan pejabat negara harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan akuntabilitas, serta melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Kedua, penyusunan aturan harus disesuaikan dengan karakter lembaga negara yang dijabat.
Mahkamah menyoroti adanya perbedaan jenis pejabat negara, yaitu:
- pejabat hasil pemilihan umum (elected officials)
- pejabat yang dipilih melalui seleksi kompetensi (selected officials)
- pejabat yang ditunjuk atau diangkat (appointed officials)
Kategori terakhir bahkan membuka kemungkinan memasukkan jabatan seperti menteri negara dalam pengaturan baru.
MK Kabulkan Gugatan: Model Pensiun Bisa Diganti Uang Kehormatan
MK kabulkan gugatan uang pensiun DPR juga membuka kemungkinan perubahan besar dalam sistem pensiun pejabat negara.
Mahkamah menyatakan pembuat undang-undang dapat mempertimbangkan dua pilihan:
- tetap mempertahankan sistem pensiun, atau
- mengganti dengan model “uang kehormatan” satu kali setelah masa jabatan berakhir.
Penentuan model tersebut nantinya harus mempertimbangkan lama masa jabatan pejabat, termasuk masa jabatan anggota DPR, pejabat hasil seleksi, maupun pejabat yang diangkat pemerintah.
Selain itu, Mahkamah menegaskan pentingnya menjaga independensi lembaga negara. Hak keuangan pejabat harus diatur dengan cara yang tidak membuat pejabat mudah terpengaruh tekanan politik atau kepentingan tertentu.
MK Kabulkan Gugatan: Publik Harus Dilibatkan
Mahkamah Konstitusi juga mengingatkan bahwa penyusunan aturan baru tidak boleh dilakukan secara tertutup.
Proses pembentukan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik secara bermakna, terutama kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan keuangan negara.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar aturan mengenai hak keuangan pejabat negara tidak menimbulkan ketimpangan dengan kondisi ekonomi rakyat.
MK Kabulkan Gugatan: Perubahan Struktur Lembaga Negara Jadi Alasan
Mahkamah menemukan fakta bahwa struktur lembaga negara dalam Undang-Undang lama sudah berbeda dengan struktur dalam konstitusi yang berlaku saat ini.
Pada masa sebelum amandemen, UUD 1945 hanya mengenal enam lembaga negara, yaitu:
- MPR
- Presiden
- Dewan Pertimbangan Agung
- DPR
- BPK
- Mahkamah Agung
Namun setelah perubahan konstitusi, struktur lembaga negara berkembang menjadi lebih luas, yaitu:
- MPR
- DPR
- DPD
- Presiden
- BPK
- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- Komisi Yudisial
Perubahan ini membuat frasa “lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tidak lagi memiliki dasar konstitusional.
MK Kabulkan Gugatan: Momentum Reformasi Hak Keuangan Pejabat
Putusan Mahkamah Konstitusi ini dipandang sebagai momentum penting untuk mereformasi sistem hak keuangan pejabat negara di Indonesia.
Selama dua tahun ke depan, pemerintah dan DPR dituntut merumuskan regulasi baru yang lebih transparan, adil, dan selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Jika perubahan tersebut berhasil dilakukan, sistem pensiun pejabat negara di Indonesia kemungkinan akan mengalami perubahan besar yang belum pernah terjadi sejak lebih dari empat dekade terakhir.
