Deadline – Pengadaan meja biliar senilai Rp486,9 juta yang direncanakan untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan menjadi perbincangan luas di media sosial dan ruang publik. Rencana pengadaan tersebut memicu sorotan masyarakat karena nilainya mencapai ratusan juta rupiah di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diperbarui pada 7 Maret 2026 pukul 01.47 WIB, Sekretariat DPRD Sumatera Selatan merencanakan pengadaan dua unit meja biliar dengan total anggaran Rp486,9 juta.
Rincian anggaran itu terdiri dari Rp151 juta untuk meja biliar di rumah dinas Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, serta Rp335,9 juta untuk rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam.
Isu tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Klarifikasi Ketua DPRD Sumsel
Menanggapi polemik yang berkembang, Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie memberikan penjelasan kepada publik. Ia menegaskan bahwa pengadaan meja biliar tersebut masih sebatas tahap perencanaan dan belum ada proses pembelian.
Andie mengatakan dirinya telah menghubungi Sekretaris DPRD (Sekwan) untuk meminta klarifikasi terkait rencana pengadaan tersebut.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan media yang memberikan perhatian terhadap penggunaan anggaran daerah.
Menurut Andie, jika nantinya rencana tersebut dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan meja biliar tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan.
Disebut untuk Fasilitas Latihan Atlet
Andie menjelaskan bahwa meja biliar itu direncanakan tidak hanya sebagai fasilitas di rumah dinas, tetapi juga sebagai alternatif tempat latihan bagi atlet biliar Sumatera Selatan.
Hal itu berkaitan dengan posisinya sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel.
Dengan adanya fasilitas tambahan tersebut, atlet biliar di Sumatera Selatan diharapkan memiliki lebih banyak tempat untuk berlatih selain lokasi yang sudah ada.
Namun ia kembali menegaskan bahwa seluruh rencana pengadaan tetap akan dievaluasi dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan prioritas kebutuhan daerah.
Penjelasan Sekretariat DPRD Sumsel
Kepala Bagian Humas dan Protokoler DPRD Sumsel Hadiyanto membenarkan adanya data rencana pengadaan meja biliar tersebut di dalam sistem SIRUP LKPP.
Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan itu baru masuk dalam tahap perencanaan dan belum dilaksanakan.
Ia menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas tersebut dimasukkan sebagai kebutuhan penunjang aktivitas anggota dewan.
Namun untuk pelaksanaan lebih lanjut, rencana tersebut masih harus dikoordinasikan dengan Bagian Umum DPRD Sumsel yang menangani proses pengadaan barang.
Profil Singkat Andie Dinialdie
Viralnya isu meja biliar juga membuat publik kembali mencari tahu sosok Andie Dinialdie, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumatera Selatan periode 2024–2029 dari Partai Golkar.
Andie lahir di Baturaja, Sumatera Selatan, dan kini berdomisili di Ogan Komering Ulu Selatan. Ia dikenal aktif dalam organisasi sejak masa muda, termasuk dalam gerakan mahasiswa era reformasi 1998.
Pengalaman organisasi dan politik tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya hingga akhirnya menduduki posisi pimpinan legislatif di Sumatera Selatan.
Riwayat Pendidikan
- SMU Negeri 14 Palembang (1991–1994)
- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang (1994–2000)
- S2 Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Palembang (2020–2022)
Karier dan Jabatan
- Tenaga Ahli Universitas Muhammadiyah Palembang (2001–2006)
- Manager PT RKS (2006–2014)
- Tenaga Ahli DPR RI (2014–2019)
- Anggota DPRD Sumsel (2019–2024)
- Ketua DPRD Sumsel (2024–2029)
Di Partai Golkar, ia pernah menjabat Wakil Sekjen DPP Golkar dan Sekretaris DPD Golkar Sumsel sebelum akhirnya menjadi Ketua DPRD Sumsel.
Sorotan Publik Terhadap Anggaran Daerah
Kasus rencana pengadaan meja biliar Rp486,9 juta ini menjadi contoh bagaimana publik kini semakin aktif mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Perhatian masyarakat terhadap transparansi anggaran semakin meningkat, terutama ketika rencana belanja pemerintah muncul di tengah kebijakan penghematan keuangan daerah.
Hingga saat ini, rencana pengadaan tersebut masih berada pada tahap evaluasi dan belum dipastikan apakah akan dilanjutkan atau dibatalkan.
