CIBINONG – voice of Jakarta | Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat komitmennya dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pembangunan desa melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut dibuka secara resmi oleh Ajat Rochmat Jatnika sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Ajat menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Bogor menyambut baik pelaksanaan workshop ini. Melalui evaluasi yang komprehensif, kita berharap pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kelola Dana Desa Rp1,6 Triliun dengan Akuntabilitas Tinggi
Kabupaten Bogor saat ini memiliki 416 desa dan 19 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 6,1 juta jiwa, menjadikannya salah satu daerah dengan populasi terbesar di Indonesia.
Menurut Ajat, skala wilayah dan jumlah penduduk yang besar menuntut pengelolaan pemerintahan yang semakin profesional, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang nilainya mencapai sekitar Rp1,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Ia menekankan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi dan administrasi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui program pembangunan desa.
“Pengelolaan keuangan desa harus mampu menghasilkan program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kabupaten Bogor Catat Prestasi di Tingkat Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Ajat juga memaparkan sejumlah capaian yang diraih Pemerintah Kabupaten Bogor sepanjang 2025 dalam bidang tata kelola pemerintahan desa.
Salah satu prestasi yang mendapat perhatian adalah penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Desa Ciomas Rahayu atas capaian kematangan pengadaan tingkat nasional.
Selain itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor atas kecepatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa.
Menurut Ajat, berbagai penghargaan tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
“Prestasi-prestasi ini harus menjadi motivasi bagi kita semua. Kita harus bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, dan menyampaikan setiap kebijakan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
BUMDes dan Koperasi Desa Jadi Penggerak Ekonomi Lokal
Selain aspek pengelolaan keuangan, workshop juga menyoroti penguatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Berdasarkan data DPMD Kabupaten Bogor, saat ini terdapat 262 BUMDes aktif dan 154 BUMDes yang belum beroperasi secara optimal.
Ajat berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi katalisator dalam memperkuat kinerja BUMDes sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Penguatan kelembagaan ekonomi desa dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Membangun Indonesia Dimulai dari Desa
Ajat menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola pemerintahan desa.
Menurutnya, desa yang memiliki sistem pemerintahan yang baik akan memberikan dampak positif hingga ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional.
“Kalau desa-desa kita baik, tata kelola pemerintahannya baik, maka dampaknya akan dirasakan hingga ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kita bangun Indonesia dari desa, dan kita mulai dari Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Melalui workshop tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap lahir berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi tantangan pembangunan sekaligus memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi warga.
