voice of jakarta | Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global yang berbudaya.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Pengawasan dan Pengarahan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Ruang Antasari, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamis (9/7).
Dalam forum tersebut, Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, menekankan pentingnya penerapan empat prinsip utama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah agar setiap kegiatan berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Prinsip pertama adalah on regulation, yakni memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi yang berlaku, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis pelaksanaan kegiatan.
Prinsip kedua adalah on budget, yaitu memastikan ketersediaan anggaran serta kesesuaian antara alokasi dana dan kebutuhan riil berdasarkan hasil perhitungan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya adalah on schedule, yang menekankan pentingnya setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai target waktu agar pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan.
Sementara prinsip keempat adalah on quality, yakni memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan kualitas terbaik bagi masyarakat.
“Kita juga harus perhatikan yang namanya on quality atau memastikan setiap pelaksanaan kegiatan yang kita eksekusi memiliki kualitas terbaik,” ujar Syafrin.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan bukan semata-mata berkaitan dengan kepatuhan administrasi, melainkan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Untuk tahapannya yakni pemerintah menyusun program dan kegiatan yang tentunya didukung oleh anggaran. Dalam menjalankan amanah tersebut, pemerintah juga membangun sistem pengawasan dan pengendalian agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada koridor yang benar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Sofyan Antonius, menjelaskan bahwa BPKP hadir tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, pendekatan pendampingan dan konsultasi menjadi langkah penting untuk mencegah persoalan administratif berkembang menjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
“Kami sangat terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan untuk hadir dan berkonsultasi dengan BPKP, termasuk dengan rekan-rekan di Inspektorat wilayah DKI Jakarta. Harapannya, permasalahan yang ada tidak didiamkan saja sehingga nantinya tidak berkembang menjadi masalah besar yang berkaitan dengan ranah hukum,” ujar Sofyan.
Ia menambahkan bahwa penguatan pengawasan tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global dan berbudaya sebagaimana dicanangkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Di sisi lain, Kepala Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Selatan, Nirwan Nawawi, mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 135 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemerintahan, mulai dari jajaran wali kota, kepala suku badan, kepala suku dinas, direktur rumah sakit daerah, camat, lurah hingga kepala puskesmas kecamatan.
Mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya”, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman aparatur terhadap pentingnya pengawasan dalam seluruh siklus penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami berharap peserta semua dapat mengikutinya dengan baik, karena hal ini berkaitan langsung dengan tugas Bapak dan Ibu, mulai dari tahap perencanaan, eksekusi, hingga sistem informasi dan komunikasi. Ini adalah bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara menyeluruh,” kata Nirwan.
Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas sektor publik, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fondasi penting bagi Jakarta dalam memperkuat daya saing sebagai kota global di kawasan regional maupun internasional.
