voice of jakarta | Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menilai pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari langkah penyegaran birokrasi sekaligus penguatan target kinerja pemerintahan.
Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan diharapkan mampu mendukung percepatan program kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
“Mutasi ini bisa juga kita anggap sebagai penyegaran dan sekaligus pemantapan target dari setiap kinerja sebagai konsekuensi daripada jabatan yang diemban,” ujar Pantas, Kamis (21/5).
Ia mengatakan, penyegaran organisasi diperlukan agar capaian kinerja para pejabat menjadi lebih terukur sesuai target yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.
Selain menyoroti aspek tata kelola pemerintahan, Pantas juga menekankan pentingnya keterlibatan pejabat yang baru dilantik dalam mendukung program pengelolaan sampah di Jakarta, khususnya gerakan pemilahan sampah dari sumber.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur sistem pemilahan sampah hingga tingkat wilayah dan rumah tangga.
“Ingub itu menyeluruh untuk seluruh wilayah Jakarta sampai dengan tingkat RW, malah sampai dengan tingkat gerobak-gerobak pengelola sampah,” katanya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat memilah sampah ke dalam empat kategori, yakni organik, anorganik, B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta residu.
Karena itu, para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar budaya memilah sampah dapat diterapkan secara konsisten.
“Semua PNS itu harus turut mendorong, bahkan mungkin memelopori supaya memilah sampah dalam empat kategori,” tandasnya.
Sebelumnya, Pramono Anung melantik sebanyak 884 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (20/5) sore.
Pelantikan tersebut dilakukan untuk memperkuat roda pemerintahan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan mengisi jabatan yang sebelumnya masih diisi pelaksana tugas (Plt).
Menariknya, pelantikan digelar pada hari Rabu sebagai bagian dari kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN. Para pejabat yang dilantik juga mengenakan pakaian adat Betawi seperti ujung serong dan encim sebagai simbol pelestarian budaya Jakarta.
