Voice of Jakarta | Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (F-SPPI) mendorong agar persoalan dan karakter khusus pekerja industri perfilman mendapat perlindungan yang lebih jelas dalam RUU Ketenagakerjaan.
Forum yang dibuka Ketua Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI), Andi Gani Nena Wea, tersebut membahas analisis komparatif pasal demi pasal RUU Ketenagakerjaan DPR RI dengan usulan KBPBI. Forum dihadiri 18 konfederasi dan sekitar 500 pimpinan federasi serta serikat pekerja dari berbagai sektor.
Ketua Umum F-SPPI, Dr. Rizal Djibran, mengatakan industri perfilman memiliki pola kerja berbasis proyek yang membutuhkan fleksibilitas. Namun, menurutnya, sistem tersebut tidak boleh menghilangkan hak dasar pekerja.
“Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Dari sektor mana pun kita berasal, ketika berkumpul di sini, artinya kita memiliki perjuangan yang sama,” ujar Rizal.
F-SPPI menilai pekerja perfilman tetap membutuhkan kepastian mengenai status kerja, pembayaran hak, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan sosial, serta penyelesaian perselisihan, meski hubungan kerja berlangsung berdasarkan proyek.
Menurut F-SPPI, berakhirnya produksi film tidak otomatis menghapus hak pekerja yang telah timbul. Karena itu, regulasi ketenagakerjaan perlu memperjelas tanggung jawab pihak yang mempekerjakan atau menggunakan tenaga kerja.
F-SPPI berharap reformasi ketenagakerjaan dapat mengakomodasi perkembangan industri kreatif tanpa menjadikan fleksibilitas kerja sebagai alasan untuk memindahkan seluruh risiko produksi kepada pekerja.
