voice of Jakarta | Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengerahkan sebanyak 1.812 petugas untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Jakarta Timur.
Pelepasan petugas dilakukan langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, dalam sebuah seremoni yang berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026). Kegiatan tersebut ditandai dengan pemakaian rompi dan pengalungan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus.
Dalam sambutannya, Munjirin menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program nasional tersebut. Ia meminta warga menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang akurat sesuai kondisi sebenarnya.
“Semua masyarakat yang didatangi oleh petugas sensus ekonomi agar diterima dengan baik, dan sampaikan data yang sebenarnya, tidak ada yang ditutupi serta seluruh data disampaikan apa adanya,” kata Munjirin.
Data Sensus Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi
Menurut Munjirin, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Karena itu, akurasi data yang dihimpun dari masyarakat dan pelaku usaha menjadi faktor krusial untuk menghasilkan gambaran riil kondisi perekonomian Jakarta Timur.
Selain meminta dukungan masyarakat, Munjirin juga mengingatkan seluruh petugas agar menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan sopan santun selama melakukan pendataan di lapangan.
“Etika harus dikedepankan sehingga terjalin hubungan yang baik antara petugas sensus dengan masyarakat yang didata,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran kecamatan, kelurahan, suku dinas, dan suku badan terkait untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi.
BPS Jakarta Timur Terjunkan 1.609 Pendata Lapangan
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Timur, Widiastuti, menjelaskan bahwa total 1.812 petugas yang diterjunkan terdiri dari 1.609 pendata lapangan dan 203 pengawas lapangan.
Menurutnya, dukungan dari Pemerintah Kota Jakarta Timur menjadi motivasi tersendiri bagi para petugas yang akan menghadapi berbagai tantangan selama proses pendataan berlangsung.
“Kami berharap pencanangan oleh Bapak Wali Kota ini dapat meningkatkan semangat seluruh petugas karena kendala di lapangan sangat bervariasi. Dukungan masyarakat menjadi faktor penting agar seluruh target pendataan dapat tercapai,” ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan akan menjangkau berbagai sektor usaha yang beroperasi di wilayah Jakarta Timur.
Petugas Diminta Profesional dan Amanah
Widiastuti menegaskan bahwa seluruh petugas wajib menjalankan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh BPS.
Ia menekankan bahwa sensus ekonomi bertujuan memotret kondisi ekonomi secara objektif tanpa melebihkan maupun mengurangi fakta yang ditemukan di lapangan.
“Kami ingin memotret kondisi apa adanya. Karena itu petugas harus profesional dan amanah dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya.
Selain itu, ia kembali mengajak masyarakat untuk menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan jawaban yang jujur saat proses wawancara berlangsung.
Menurutnya, data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kota Jakarta Timur dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi hingga 10 tahun ke depan.
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Perencanaan Masa Depan
Sensus Ekonomi merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan secara berkala untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia.
Di Jakarta Timur, hasil sensus diharapkan mampu memberikan informasi akurat terkait perkembangan dunia usaha, potensi ekonomi daerah, hingga tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi.
Dengan data yang lebih komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah penting dalam memastikan setiap keputusan pembangunan berbasis pada data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
