Deadline – Polemik penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus terus memanas. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menegaskan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan publik diminta bersabar menunggu hasil akhir sebelum identitas para terduga pelaku diumumkan secara lengkap.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa pembukaan identitas, termasuk foto para pelaku, baru akan dilakukan setelah penyidikan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI rampung. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 23 Maret 2026, sebagai respons atas desakan publik yang terus menguat.
Empat orang yang diduga terlibat dalam kasus Andrie Yunus ini telah diamankan sejak Rabu, 18 Maret 2026. Mereka berasal dari satuan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Namun, hingga kini TNI hanya mengungkap inisial para terduga pelaku, yakni Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, dan Sersan Dua ES, tanpa merilis identitas lengkap maupun foto.
Desakan Transparansi Menguat
Tekanan terhadap TNI datang dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil seperti LBH Jakarta, KontraS, LBH Pers, Imparsial, Trend Asia, Amar Law Firms, dan Greenpeace Indonesia.
Melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh perwakilan KontraS, Jane Rosalina, TAUD menyatakan keraguan terhadap proses penyelidikan yang dilakukan oleh Puspom TNI. Mereka menilai belum ada transparansi yang memadai terkait penetapan tersangka.
Menurut TAUD, ketiadaan informasi rinci mengenai bukti permulaan serta identitas pelaku membuat publik sulit memverifikasi kebenaran klaim aparat. Oleh karena itu, mereka mendesak agar TNI segera membuka identitas para pelaku, termasuk dengan merilis foto atau menghadirkan langsung ke publik.
Perbedaan Data dengan Kepolisian
Situasi semakin rumit setelah muncul perbedaan data antara TNI dan kepolisian. Polda Metro Jaya sebelumnya telah merilis dua terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus berdasarkan hasil penyelidikan mereka, masing-masing berinisial BHC dan MAK.
Perbedaan informasi ini memicu kebingungan di tengah masyarakat dan memperkuat tuntutan agar proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan terkoordinasi antar lembaga.
TAUD menilai publikasi foto pelaku menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan mencegah disinformasi. Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dikhawatirkan semakin menurun.
Desakan Bentuk Tim Independen
Sebagai langkah konkret, TAUD mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen. Tim ini diharapkan memiliki kewenangan hukum yang jelas dan melibatkan unsur aparat penegak hukum, masyarakat sipil, serta tokoh masyarakat yang berintegritas.
Pembentukan tim independen dinilai krusial untuk memastikan pengusutan kasus berjalan objektif dan bebas dari intervensi. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu mengungkap fakta secara menyeluruh serta memberikan keadilan bagi korban.
Menanti Kepastian Hukum
Hingga kini, publik masih menunggu kejelasan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Puspom TNI. Kasus ini menjadi sorotan luas karena menyangkut keselamatan aktivis HAM serta kredibilitas institusi negara dalam menegakkan hukum.
Keterbukaan informasi dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci untuk meredam polemik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Semua pihak kini menantikan langkah tegas dan transparan dari aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus ini.
